IDENESIA.CO – Warga Amerika Serikat saat ini meragukan komitmen pemerintah mereka sendiri. Mereka mempertanyakan kesetiaan negara terhadap nilai demokrasi dan kebebasan dasar.
Berdasarkan data survei terbaru, sebanyak 72 persen responden setuju dengan sebuah pernyataan penting. Mereka menilai kualitas demokrasi di negara tersebut tidak lagi menjadi teladan yang baik.
Penelusuran media terhadap rekam jejak diplomasi Washington menunjukkan pergeseran yang sangat mendasar. Pemerintah negara adidaya tersebut kini memprioritaskan tindakan militer. Mereka mulai mengabaikan jalur diplomasi untuk memuluskan kepentingan nasional di tingkat global.
Pergeseran Fokus Kebijakan Luar Negeri Amerika ke Sektor Militer
Dua ilmuwan politik, Monica Duffy Toft dan Sidita Kushi, meneliti sejarah internasional Washington. Mereka mencatat lebih dari 500 kasus intervensi militer selama 250 tahun terakhir. Data tersebut membuktikan ketergantungan pemerintah terhadap instrumen militer terus meningkat.
Asisten Profesor dari Mount Holyoke College, Sidita Kushi, memberikan penjelasan mengenai fenomena ini. Kushi menilai orientasi kebijakan luar negeri Amerika mengalami perubahan besar setelah peristiwa 11 September. Pemerintah tidak lagi memandang para rival politik sebagai aktor yang rasional.
“Dulu pihak Washington menganggap musuh bertindak berdasarkan nalar. Namun, setelah serangan teror 2001, keyakinan itu memudar,” ujar Kushi saat memaparkan analisisnya mengenai pergeseran strategi tersebut.
Kushi melihat ketimpangan anggaran yang sangat besar antara dua lembaga utama. Anggaran Departemen Pertahanan melonjak tajam, sedangkan anggaran Departemen Luar Negeri terus menyusut. Kondisi tersebut menciptakan pola penanganan masalah yang seragam.
“Jika satu-satunya alat Anda adalah palu, maka semua persoalan akan tampak seperti paku,” kata Kushi.
Data penelitian juga menunjukkan perpindahan lokasi operasi militer. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya sangat aktif di kawasan Amerika Latin sejak abad ke-19. Kini, fokus operasional mereka berpindah ke wilayah Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Perang global melawan terorisme menjadi alasan utama di balik mobilisasi militer tersebut.
Penurunan Intensitas Diplomasi dan Perjanjian Multilateral
Penurunan aktivitas diplomatik menjadi penanda penting perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika. Riset dari proyek Measuring American Diplomacy mengungkapkan fakta baru. Jumlah kesepakatan internasional baru bentukan Washington terus menurun sejak dekade 1980-an.
Asisten Profesor Ilmu Politik di Columbia University, Calvin Thrall, ikut memberikan tanggapan. Thrall menilai para diplomat memiliki kemampuan tinggi untuk memperluas akses pasar. Mereka juga sangat piawai menyelesaikan sengketa dagang. Namun, pemerintah saat ini justru membiarkan banyak posisi diplomatik kosong.
“Pemerintah mengosongkan jabatan duta besar dalam jumlah yang sangat masif. Langkah ini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah,” kata Thrall memberikan catatan kritisnya.
Akibatnya, hubungan dengan negara-negara berkembang menjadi tidak konsisten. Pemerintah hanya memprioritaskan negara yang memberi nilai ekonomis langsung bagi perusahaan multinasional.
Thrall juga menggarisbawahi pilihan pemerintah untuk beralih ke perjanjian bilateral. Pilihan tersebut sengaja menteri luar negeri ambil karena posisi tawar mereka sangat kuat. Washington dapat mendikte poin perjanjian sesuai kehendak sendiri ketika berhadapan dengan satu negara saja.
Lebih lanjut, Thrall mengamati para pemimpin tidak lagi memedulikan narasi tatanan internasional. Sebagai contoh, Presiden Donald Trump secara terbuka menegaskan sebuah hal penting. Trump menyatakan seluruh langkah internasional berjalan murni untuk keuntungan finansial domestik, bukan demi menjaga nilai global.
Dampak Penurunan Investasi Diplomasi Terhadap Citra Publik
Kombinasi agresivitas militer dan pengabaian jalur diplomasi membawa dampak buruk bagi posisi geopolitik negara. Hasil kajian akademik mengindikasikan sebuah bahaya besar. Ketiadaan posisi duta besar resmi justru menaikkan risiko pecahnya konflik bersenjata baru.
Kondisi ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat domestik dan komunitas internasional. Berdasarkan jajak pendapat dari Gallup, tingkat kepuasan warga merosot tajam menjadi hanya 38 persen. Padahal, angka kepuasan sempat menyentuh angka 71 persen pada tahun 2002.
Survei global dari Pew Research dan Alliance of Democracies ikut memperkuat temuan tersebut. Reputasi negara pimpinan Washington itu mengalami pemburukan di hampir seluruh negara. Hanya tiga negara yang menunjukkan respons positif, yaitu Israel, Rusia, dan China. Ketimpangan instrumen kebijakan luar negeri Amerika yang condong pada aspek militer tidak memberi keuntungan bagi keamanan global.
(Redaksi)
