IDENESIA.CO – Pada abad ke-17, dunia perdagangan global tidak bisa dilepaskan dari nama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
Perusahaan dagang milik Belanda ini menjelma menjadi kekuatan ekonomi terbesar di masanya, bahkan sering disebut sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. VOC tidak hanya berdagang rempah-rempah, tetapi juga memiliki kekuasaan layaknya sebuah negara.
VOC memegang hak istimewa yang luar biasa. Perusahaan ini berwenang memonopoli perdagangan, membentuk angkatan perang sendiri, mencetak mata uang, hingga menguasai dan mengelola wilayah di berbagai kawasan Asia. Para sejarawan mencatat keuntungan VOC pada puncak kejayaannya mencapai angka yang fantastis untuk ukuran abad ke-17, meskipun nilai pastinya masih menjadi perdebatan hingga kini.
Namun, di balik kejayaan tersebut, fondasi VOC ternyata rapuh. Memasuki awal abad ke-18, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat jelas. Perusahaan yang dari luar tampak perkasa justru mengalami pembusukan dari dalam.
Tata Kelola Buruk Jadi Akar Masalah VOC
Sejarawan M.C. Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern (1999) menyebut bahwa tata kelola keuangan yang buruk dalam jangka panjang menjadi penyebab utama runtuhnya VOC. Manajemen perusahaan gagal membangun sistem pengawasan yang efektif, terutama di wilayah-wilayah jajahan yang jauh dari pusat pemerintahan di Belanda.
VOC mengandalkan struktur birokrasi yang panjang dan kompleks. Kondisi ini membuka ruang besar bagi penyalahgunaan wewenang. Pejabat di daerah memiliki kekuasaan luas, tetapi pengawasan dari Batavia maupun Amsterdam sangat lemah. Akibatnya, praktik penyelewengan keuangan tumbuh subur di hampir seluruh lini organisasi.
Perang Ekspansi Menguras Kas Perusahaan
VOC terlibat dalam banyak perang untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah. Setiap ekspansi wilayah menuntut biaya besar, mulai dari pengadaan senjata, logistik pasukan, hingga pemeliharaan armada laut.
Setelah berhasil menguasai wilayah baru, VOC mendirikan kantor-kantor perwakilan sebagai alat administrasi dan pengawasan. Namun, langkah ini justru menambah beban keuangan perusahaan. Pengeluaran terus meningkat, sementara pemasukan tidak selalu sebanding.
Perang yang berkepanjangan membuat VOC harus menggelontorkan dana besar tanpa perhitungan yang matang. Dalam jangka panjang, kebijakan ekspansi ini melemahkan kondisi keuangan perusahaan.
Korupsi Sistematis di Tubuh VOC
Masalah keuangan VOC semakin parah akibat korupsi yang berlangsung secara sistematis. Sejarawan C.R. Boxer dalam Jan Kompeni (1983) menggambarkan bahwa korupsi telah menjadi praktik lazim di lingkungan VOC, baik di kalangan pejabat Belanda maupun aparat pribumi yang bekerja untuk perusahaan.
Pejabat daerah kerap memanipulasi laporan keuangan. Ketika Batavia meminta setoran sebesar 15.000 ringgit, mereka melaporkan angka dua kali lipat, yakni 30.000 ringgit. Selisih dana tersebut tidak pernah masuk ke kas VOC, melainkan dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, banyak pegawai VOC memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk berdagang secara ilegal. Mereka menggunakan kapal VOC untuk mengangkut barang pribadi, bukan komoditas resmi perusahaan. VOC menanggung seluruh biaya operasional, sementara keuntungan mengalir ke kantong individu.
Penyalahgunaan Kekuasaan terhadap Rakyat Pribumi
Korupsi di tubuh VOC juga berdampak langsung pada rakyat pribumi. Pegawai VOC kerap memeras masyarakat lokal dengan dalih pajak, setoran, atau kewajiban kerja paksa. Posisi VOC yang dominan membuat rakyat tidak memiliki ruang untuk melawan.
Akibatnya, beban ekonomi rakyat meningkat, sementara keuntungan dari eksploitasi tersebut tidak sepenuhnya masuk ke kas perusahaan. Praktik ini menciptakan ketimpangan sosial sekaligus mempercepat keruntuhan finansial VOC.
Gaji Rendah Picu Korupsi Berlapis
Sejarawan Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priayi Sampai Nyi Blorong (2002) menjelaskan bahwa rendahnya gaji pegawai VOC menjadi pemicu utama korupsi yang menjalar dari atas hingga ke lapisan bawah.
Sebagian besar pegawai VOC berasal dari kalangan miskin Eropa yang berharap memperbaiki nasib di tanah jajahan. Ketika gaji resmi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup yang diimpikan, mereka memilih jalan pintas melalui korupsi.
Ironisnya, banyak pegawai VOC hidup dalam kemewahan, sementara kondisi keuangan perusahaan justru semakin memburuk. Kas perusahaan menipis, pengeluaran terus membengkak, dan persaingan dengan perusahaan dagang asing semakin ketat.
Utang Menumpuk dan Kepercayaan Investor Hilang
Ketika kondisi keuangan semakin tertekan, VOC mencoba bertahan dengan mengandalkan pinjaman. Namun, utang hanya menunda kehancuran. Tanpa perbaikan sistem dan tata kelola, beban finansial VOC terus meningkat.
Para investor mulai kehilangan kepercayaan. Saham VOC merosot, dan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya. Situasi ini membuat kebangkrutan menjadi tak terhindarkan.
VOC Resmi Dibubarkan pada 1799
Pada malam 31 Desember 1799, Kerajaan Belanda secara resmi menyatakan VOC bangkrut dan membubarkannya. Keputusan ini mengakhiri perjalanan perusahaan yang telah berdiri selama 197 tahun dan pernah menguasai perdagangan dunia.
Pemerintah Belanda kemudian mengambil alih seluruh aset dan utang VOC. Sebagai gantinya, mereka membentuk koloni baru bernama Hindia Belanda di wilayah bekas kekuasaan VOC. Peralihan ini menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan kolonial di Nusantara.
Warisan Kelam VOC dalam Sejarah
Sejarah mencatat ironi terakhir VOC. Publik tidak lagi mengenangnya sebagai Vereenigde Oostindische Compagnie, melainkan memelesetkannya menjadi Vergaan Onder Corruptie, yang berarti “runtuh akibat korupsi”.
Banyak sejarawan menilai warisan kelam VOC menjadi salah satu bibit awal praktik korupsi sistemik yang berkembang pada masa-masa berikutnya di Indonesia. Kisah VOC menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan dan kekayaan tanpa tata kelola yang sehat hanya akan berujung pada kehancuran.
(Redaksi)