IDENESIA.CO – Kondisi ekonomi nasional sedang menghadapi tantangan besar setelah sejumlah lembaga internasional memberikan penilaian negatif terhadap pasar keuangan Indonesia. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, kini dorong kepastian fiskal sebagai langkah utama untuk memulihkan kepercayaan investor global. Situasi ini memburuk setelah Moody’s menyusul langkah Goldman Sachs dan MSCI dengan mengubah outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Said Abdullah menilai bahwa keputusan Moody’s tersebut berakar pada keraguan lembaga internasional terhadap konsistensi kebijakan pemerintah. Penurunan prediktabilitas kebijakan ini melemahkan efektivitas tata kelola pemerintahan, terutama terkait pengelolaan Danantara serta arah prioritas investasi nasional.
Moody’s Beri Sinyal Merah pada Tata Kelola Danantara
Laporan terbaru dari Moody’s menambah daftar panjang sentimen negatif bagi pasar modal dalam negeri. Lembaga pemeringkat kredit tersebut memberikan perhatian khusus pada tata kelola Danantara, sumber pendanaan, dan prioritas investasi pemerintah. Said Abdullah menegaskan bahwa koreksi dari Moody’s, MSCI, dan Goldman Sachs memiliki benang merah yang sama, yakni praktik tata kelola yang belum optimal.
Ketua Banggar ini juga mengingatkan bahwa FTSE Russell, anak perusahaan London Stock Exchange, akan segera merilis laporan outlook bursa saham Indonesia dalam waktu dekat. Ia mengkhawatirkan laporan tersebut akan membawa sentimen serupa jika pemerintah tidak segera menunjukkan perbaikan struktural yang nyata. Menurutnya, pemerintah harus memberikan jawaban konkret atas kritik mengenai pengelolaan sektor keuangan dan kebijakan fiskal yang saat ini menjadi sorotan dunia.
Bahaya Rasio Utang Pemerintah yang Melampaui Rekomendasi IMF
Persoalan serius lainnya muncul dari rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara yang kini berada di level mengkhawatirkan. Said mengungkapkan bahwa International Monetary Fund (IMF) merekomendasikan batas utang pemerintah maksimal 150 persen dari pendapatan negara. Sementara itu, International Debt Relief (IDR) menetapkan batas maksimal pada angka 167 persen.
Kenyataannya, posisi rasio utang Indonesia saat ini telah menyentuh angka 349,9 persen. Angka ini jauh melampaui ambang batas aman yang disarankan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut. Said menilai kondisi ini sebagai “lampu kuning” yang sudah menyala sejak lama namun belum mendapatkan penanganan yang cukup serius dari pemangku kebijakan.
Dampak dari tingginya rasio utang ini mulai terlihat pada pasar obligasi negara. Investor asing perlahan mulai meninggalkan Surat Berharga Negara (SBN). Jika empat tahun lalu kepemilikan asing dalam SBN mencapai 40 persen, pada akhir Desember 2025 angka tersebut menyusut drastis hingga hanya tersisa 14 persen. Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa daya tarik instrumen utang Indonesia di mata global sedang melemah secara signifikan.
Pemerintah Harus Dorong Kepastian Fiskal Melalui Restrukturisasi Belanja
Untuk mengatasi masalah tersebut, Said Abdullah meminta Presiden memimpin langsung restrukturisasi belanja negara. Langkah ini bertujuan untuk menekan pelebaran defisit anggaran sekaligus mengurangi beban utang yang semakin memberatkan APBN. Upaya ini menjadi krusial sebagai bentuk mitigasi jika penerimaan pajak dan PNBP mengalami kekurangan target atau shortfall pada tahun berjalan.
Said menekankan bahwa pemerintah tidak perlu membatalkan program prioritas yang sudah ada. Namun, pemerintah wajib menghitung ulang skema pendanaan dan memperbaiki tata kelolanya dengan melibatkan para ahli serta publik secara transparan. Ia meyakini bahwa keterbukaan informasi mengenai peta jalan fiskal jangka pendek dan menengah akan mampu mengikat kembali kepercayaan investor asing yang sempat goyah.
Reformasi Sektor Keuangan dan Penegakan Hukum OJK
Selain urusan fiskal, Said juga menyoroti perlunya pembenahan di sektor keuangan dan pasar modal. Ia mengusulkan tujuh langkah strategis, antara lain menjaga independensi Bursa Efek Indonesia dan OJK, serta menambah porsi saham publik (free float) hingga 15 persen. Ia juga mendesak OJK untuk lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran di pasar modal.
Said juga menyoroti praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang baru-baru ini terungkap oleh KPK. Menurutnya, otoritas yang terlalu besar pada satu pihak tanpa pengawasan yang kuat menjadi pemicu utama epidemi korupsi di lembaga penghimpun penerimaan negara. Ia menyarankan adanya pemisahan dan pembatasan kewenangan yang jelas untuk memperkuat integritas kelembagaan.
Menghidupkan Kembali Sektor Riil Melalui Danantara
Pada bagian akhir penjelasannya, Said berharap Danantara dapat menjalankan peran strategisnya sebagai hedge fund dana publik dengan benar. Ia meminta Presiden memberikan batasan kedudukan yang jelas bagi Danantara agar lembaga ini mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Jika pemerintah mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dan menunjukkan langkah nyata dalam reformasi fiskal, Said yakin pasar keuangan Indonesia akan segera bangkit. Kepercayaan investor adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih menghantui.
(Redaksi)
