IDENESIA.CO - Perubahan cara transaksi belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya tunai, kini pembayaran dilakukan secara nontunai.

Beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan QRIS Antarnegara

Dengan platform digital disebut – sebut memiliki banyak manfaat yang didapat yaitu kemudahan, kecepataan, dan ketepatan, karena yang dikerjakan sistem yang selalu dimutakhirkan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah mendukung langkah yang diambil pemerintah pusat. Menurutnya terobosan transaksi belanja pemerintah secara digital tentu bakal meningkatkan kepercayaan publik.

“Saya sangat setuju, karena itu akan mengurangi, dalam tanda kutip, pos-pos yang tidak resmi,” kata Laila saat dikonfirmasi Sabtu (3/9/2022).

Pasalnya, ia menduga ada oknum-oknum yang kerap menimbulkan pos-pos yang seharusnya tidak ada. Kendati diterapkannya sistem pembayaran belanja pemerintah secara nontunai, ia optimis akan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan.

“Saya tidak bicara lembaga, tapi oknum, dan ini faktanya ada,” bebernya.