IDENESIA.CO – Pemkot Samarinda dan DPRD Samarinda mulai mengunci arah kebijakan anggaran untuk 2027. Kedua pihak menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total pendapatan daerah yang direncanakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, Jumat (14/8/2026).
Rancangan APBD 2027 akan mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun. Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun serta pendapatan lain-lain yang sah.
APBD Samarinda 2027 Utamakan Pelayanan Dasar
Andi Harun mengatakan pemerintah akan menggunakan proyeksi pendapatan tersebut sebagai dasar penyusunan belanja daerah.
Pemkot Samarinda tetap menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas utama. Sektor kesehatan, pendidikan, pengawasan, dan infrastruktur pelayanan dasar mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.
Menurut Andi Harun, pemerintah perlu mengatur belanja secara cermat karena ruang fiskal pada 2027 lebih terbatas.
Pemkot Samarinda Terapkan Paradigma Efisiensi
Kondisi fiskal tersebut mendorong Pemkot Samarinda menerapkan paradigma efisiensi dalam RAPBD 2027.
“Prinsip efisiensi hari ini secara resmi kita sampaikan bahwa RAPBD 2027 tetap memakai paradigma atau basis efisiensi,” tegas Andi Harun.
Ia menjelaskan pemerintah akan mendahulukan program yang memiliki tingkat prioritas tinggi. Program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat juga mendapat perhatian lebih besar.
Sementara itu, pemerintah dapat menunda belanja dengan tingkat prioritas lebih rendah. Penundaan tersebut akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” jelas Andi Harun.
Belanja Seremonial Masuk Ruang Efisiensi
Pemkot Samarinda juga akan mengevaluasi sejumlah jenis belanja yang tidak masuk dalam prioritas utama.
Belanja makan dan minum, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial menjadi beberapa komponen yang masuk dalam ruang efisiensi.
Andi Harun menegaskan kebijakan tersebut tidak berarti pemerintah menghentikan pembangunan. Pemkot juga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Efisiensi Anggaran Tetap Jaga Pembangunan
Menurut Andi Harun, efisiensi bertujuan menjaga kualitas belanja daerah. Pemerintah ingin memastikan setiap anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Samarinda akan mengarahkan anggaran kepada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS, Pemkot Samarinda dan DPRD akan melanjutkan pembahasan menuju penyusunan APBD 2027.
Andi Harun berharap proses tersebut menghasilkan anggaran yang responsif dan tepat sasaran. Ia juga ingin APBD 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat Samarinda.
(Redaksi)