IDENESIA.CO – Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia kembali mengemuka setelah Pemerintah Negara Bagian Melaka secara resmi mengusulkan proyek lintas negara tersebut. Jembatan yang dirancang melintasi Selat Malaka itu akan menghubungkan wilayah Pengkalan Balak di Melaka dengan Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia.
Proyek ini masih berada pada tahap awal perencanaan. Namun, pemerintah Melaka menilai pembangunan jembatan tersebut berpotensi menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain memperkuat konektivitas darat antarnegara, jembatan ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kedua wilayah pesisir.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, menyampaikan bahwa jembatan Malaysia–Indonesia tersebut akan memiliki panjang sekitar 47,7 kilometer. Jika terealisasi, jembatan itu akan memangkas waktu tempuh perjalanan antara Melaka dan Dumai menjadi sekitar 40 menit melalui jalur darat.
“Proyek ini akan membuka akses langsung antara Malaysia dan Indonesia. Kami melihatnya sebagai peluang strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata kedua negara,” ujar Ab Rauf dalam pernyataan resminya, dikutip Selasa (23/12/2025).
Jembatan Melaka–Dumai Masuk Agenda Studi Kelayakan
Pemerintah Melaka menegaskan bahwa pembangunan jembatan lintas negara ini belum memasuki tahap konstruksi. Saat ini, pemerintah negara bagian baru mengalokasikan dana awal sebesar RM 500.000 atau sekitar Rp 2,04 miliar untuk melakukan studi kelayakan proyek.
Ab Rauf menjelaskan bahwa studi kelayakan tersebut akan dimulai pada 2026. Kajian ini mencakup aspek teknis, ekonomi, lingkungan, hingga analisis risiko pembangunan jembatan di jalur pelayaran internasional Selat Malaka.
Menurutnya, Selat Malaka memiliki posisi strategis sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Karena itu, pemerintah Melaka ingin memastikan bahwa rencana pembangunan jembatan tidak mengganggu lalu lintas maritim internasional.
“Studi kelayakan akan menjadi dasar utama. Kami tidak ingin melangkah tanpa perhitungan matang, terutama karena proyek ini melibatkan lintas negara dan jalur pelayaran global,” tegas Ab Rauf.
Hasil studi tersebut nantinya akan diajukan kepada Dewan Perencanaan Fisik Nasional Malaysia (Majlis Perancangan Fizikal Negara/MPFN). Pemerintah Melaka juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah federal Malaysia sebelum membuka pembahasan resmi dengan pemerintah Indonesia.
Dorong Industri dan Ekonomi Kawasan Pesisir
Selain meningkatkan konektivitas, Pemerintah Melaka memproyeksikan jembatan Malaysia–Indonesia sebagai penggerak ekonomi baru. Ab Rauf menyebutkan rencana pengembangan kawasan industri seluas sekitar 5.000 hektare di wilayah Masjid Tanah, Melaka, yang berada dekat dengan titik awal jembatan.
Kawasan industri tersebut ditujukan untuk menarik investasi di sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan internasional. Pemerintah Melaka menilai akses langsung ke Indonesia akan memperkuat rantai pasok regional dan memperluas pasar bagi pelaku usaha.
“Jembatan ini tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membuka peluang ekonomi baru. Melaka berpotensi menjadi pintu gerbang utama perdagangan antara Malaysia dan Indonesia,” kata Ab Rauf.
Dari sisi Indonesia, Kota Dumai dikenal sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Riau. Kota ini memiliki peran penting dalam aktivitas ekspor-impor, terutama komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Konektivitas darat langsung dengan Malaysia dinilai dapat mempercepat arus barang dan jasa.
Meski demikian, hingga kini pemerintah Indonesia belum menyampaikan pernyataan resmi terkait usulan pembangunan jembatan tersebut. Setiap proyek lintas negara memerlukan kesepakatan bilateral, termasuk pengaturan hukum, keamanan, dan dampak ekonomi.
Kritik Oposisi dan Sorotan Lingkungan
Di tengah optimisme pemerintah Melaka, rencana pembangunan jembatan Malaysia–Indonesia menuai kritik dari kalangan oposisi. Pemimpin oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub, menilai proyek tersebut tidak realistis jika melihat kondisi keuangan negara bagian.
Yadzil menyoroti keterbatasan fiskal Melaka yang masih bergantung pada bantuan pemerintah federal. Menurutnya, sebagian besar pendapatan negara bagian habis untuk belanja operasional, sementara kebutuhan infrastruktur dasar masih memerlukan dukungan pusat.
“Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja Melaka membutuhkan bantuan federal, bagaimana mungkin kita membiayai proyek jembatan bernilai miliaran ringgit?” kata Yadzil.
Ia juga menilai proyek ini berpotensi menjadi beban keuangan jangka panjang jika tidak didukung perhitungan yang matang. Oposisi meminta pemerintah Melaka memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar dan pelayanan publik sebelum mengusulkan mega proyek lintas negara.
Selain masalah pendanaan, isu lingkungan turut menjadi perhatian. Pembangunan jembatan sepanjang puluhan kilometer di Selat Malaka berpotensi memengaruhi ekosistem laut dan garis pantai di kedua negara. Para pemerhati lingkungan menilai kajian dampak lingkungan harus dilakukan secara komprehensif dan transparan.
Hingga saat ini, rencana jembatan Malaysia–Indonesia masih berada pada tahap pengusulan. Proyek tersebut memerlukan persetujuan pemerintah federal Malaysia, pembahasan dengan pemerintah Indonesia, serta kajian lingkungan dan ekonomi yang mendalam.
Pemerintah Melaka menyatakan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan. Ab Rauf menegaskan bahwa proyek ini tidak akan berjalan tanpa dukungan pemerintah pusat dan kesepakatan bilateral dengan Indonesia.
“Ini masih tahap awal. Kami ingin membangun berdasarkan kajian, bukan sekadar ambisi,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, realisasi jembatan Malaysia–Indonesia masih membutuhkan waktu panjang. Namun, wacana ini kembali membuka diskusi besar tentang konektivitas regional, integrasi ekonomi ASEAN, serta masa depan pembangunan infrastruktur lintas negara di kawasan Selat Malaka.
(Redaksi)
