IDENESIA.CO -Pemerintah kembali menghadapi tantangan serius di penghujung tahun 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan bahwa stabilitas ekonomi nasional berada dalam tekanan akibat ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang masih cenderung menarik likuiditas dari pasar.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menahan pemulihan ekonomi jika tidak segera ditangani melalui sinkronisasi kebijakan yang lebih kuat.
Peringatan tersebut ia sampaikan dalam sebuah forum kebijakan ekonomi di Jakarta, Senin (1/12/2025), setelah menerima laporan terbaru terkait kondisi likuiditas perbankan nasional yang menunjukkan tren pengetatan.
Transisi awal menuju persoalan inti
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan sejumlah instrumen fiskal secara agresif untuk mendorong pertumbuhan.
Ia menyebut pemerintah menggelontorkan stimulus untuk memperkuat konsumsi, meningkatkan investasi, dan menjaga daya beli masyarakat.
Namun, arus dana yang seharusnya menggerakkan roda ekonomi justru tertahan di perbankan karena sebagian besar bank memilih menempatkan likuiditas pada instrumen keuangan berimbal hasil tetap.
Menurutnya, keputusan tersebut menciptakan celah antara tujuan pemulihan ekonomi pemerintah dan strategi perbankan dalam mengelola risiko.
Rp1.000 triliun Dana Mengalir ke SRBI
Purbaya mengungkapkan bahwa sekitar Rp1.000 triliun dana perbankan saat ini parkir di SRBI dan instrumen operasi pasar terbuka lain yang diterbitkan Bank Indonesia.
Ia menilai langkah perbankan ini menyebabkan uang tidak mengalir ke sektor produktif. Alhasil, pelaku usaha kesulitan mendapatkan kredit untuk ekspansi, sementara konsumsi rumah tangga tidak menerima dukungan likuiditas yang memadai.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut dapat memperlambat pemulihan ekonomi yang telah pemerintah dorong melalui kebijakan fiskal.
Menkeu Purbaya selanjutnya menyoroti kondisi perputaran uang primer (M0) yang mengalami tekanan cukup lama. Ia menjelaskan M0 sempat tumbuh negatif dalam beberapa bulan terakhir.
Meski indikator tersebut mulai membaik, ia menilai pertumbuhan itu belum cukup kuat untuk menopang pemulihan lebih cepat. Menurutnya, stagnasi M0 menunjukkan bahwa stimulus fiskal belum sepenuhnya menjangkau masyarakat karena pola penempatan dana di perbankan tidak sejalan dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional.
Ketidaksinkronan Kebijakan Dikhawatirkan Memperlemah Ekonomi
Purbaya menilai bahwa fenomena tersebut merupakan bentuk ketidaksinkronan kebijakan. Pemerintah mendorong ekspansi melalui fiskal, sementara sebagian perbankan memilih jalur aman dengan menempatkan dana pada SRBI yang menawarkan imbal hasil menarik dan risiko sangat rendah. Ia menilai ketidakseimbangan ini menciptakan risiko baru bagi ekonomi nasional jika dibiarkan berlarut-larut.
Transisi ke konteks historis
Menkeu Purbaya juga mengingatkan bahwa situasi ini bukan fenomena baru. Ia menyinggung kembali kritik ekonom senior Rizal Ramli yang pernah memperingatkan perilaku serupa ketika bank lebih tertarik memborong Surat Utang Negara (SUN) dibanding menyalurkan kredit.
Rizal menyebut bank mencari “cuan instan” dari instrumen aman berimbal hasil tinggi yang dijamin pemerintah, sehingga enggan menjalankan fungsi intermediasi.
Purbaya menilai pola yang sama kini muncul kembali meski instrumennya berbeda, yaitu SRBI. Menurutnya, perubahan bentuk instrumen tidak mengubah pola pikir sebagian bank yang lebih memilih keuntungan cepat daripada mendukung pertumbuhan sektor riil.
Pertumbuhan Kredit Melambat
Transisi menuju kondisi terbaru, Menkeu Purbaya memaparkan data industri perbankan per Oktober 2025. Pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36 persen, turun dari 7,70 persen pada Oktober 2024. Penurunan angka tersebut memang terlihat kecil, namun Purbaya menilai dampaknya cukup serius karena terjadi di saat ekonomi membutuhkan percepatan.
Ia menjelaskan bahwa kredit yang tidak tumbuh sesuai kebutuhan sektor riil akan menahan pergerakan ekonomi, menekan ekspansi usaha, dan memperlambat penyerapan tenaga kerja.
Perlu Strategi Baru dan Sinkronisasi Kebijakan
Dalam analisanya, Purbaya menegaskan perlunya penyesuaian strategi perbankan agar pemulihan ekonomi berjalan lebih optimal. Ia menilai kesehatan ekonomi nasional sangat bergantung pada keselarasan kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah.
Tanpa sinkronisasi yang kuat, ia khawatir ekonomi nasional akan bergerak lebih lambat bahkan berpotensi masuk pada periode tekanan baru bagi sektor usaha dan penerimaan negara.
Transisi menuju langkah pemerintah ke depan
Pada bagian penutup, Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia. Ia meminta perbankan kembali menjalankan peran utama sebagai penyalur kredit yang mampu menggerakkan sektor-sektor pencipta nilai tambah.
Ia menilai ekonomi nasional membutuhkan likuiditas yang mengalir aktif, bukan dana yang mengendap dalam instrumen berimbal hasil tetap.
Purbaya menegaskan bahwa langkah korektif harus segera dilakukan agar pemulihan yang berjalan dalam dua tahun terakhir tidak kehilangan momentum. Ia berharap harmonisasi kebijakan dapat terwujud dalam waktu dekat agar ekonomi nasional kembali bergerak dinamis dan inklusif.
(Redaksi)
