IDENESIA.CO – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera memasuki tahap krusial. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta seluruh pihak terkait memprioritaskan pemilihan lokasi yang aman dari risiko bencana serta mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah menilai aspek lokasi menjadi faktor penentu agar hunian yang dibangun benar-benar layak ditempati dan mendukung pemulihan kehidupan warga terdampak.
Arahan tersebut disampaikan Maruarar saat memimpin rapat koordinasi pembangunan 2.600 unit hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Pemerintah pusat mengawal langsung proses ini agar pembangunan huntap tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum serta jelas secara hukum. Jangan lokasi yang merusak lingkungan,” ujar Maruarar, dikutip dari Antara, Jumat, 26 Desember 2025.
Prinsip Hunian Layak Jadi Acuan Utama
Maruarar menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap harus mengedepankan prinsip hunian layak. Pemerintah tidak ingin penyintas bencana kembali menghadapi risiko baru akibat kesalahan dalam penentuan lokasi. Oleh karena itu, aspek keamanan dari banjir dan longsor menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Selain faktor keselamatan, Maruarar juga menekankan pentingnya kedekatan huntap dengan fasilitas umum. Menurutnya, penyintas bencana membutuhkan akses yang mudah terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat ekonomi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Ia menilai hunian yang terisolasi justru berpotensi memperlambat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar menjadi tempat tinggal jangka panjang yang manusiawi dan produktif.
Kolaborasi Bangun 2.600 Huntap di Sumatera
Pemerintah membangun 2.600 hunian tetap di tiga provinsi di Sumatera melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi percepatan penanganan pascabencana yang melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah maupun lembaga sosial.
Maruarar mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini, terutama karena rapat dan koordinasi tetap berjalan meskipun berlangsung dalam suasana libur keagamaan.
“Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana Natal,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir tanpa mengenal waktu ketika rakyat membutuhkan bantuan, terutama dalam kondisi darurat pascabencana.
Peran Pemerintah Daerah Tentukan Kecepatan Pembangunan
Dalam rapat tersebut, Maruarar juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam menentukan kecepatan pembangunan huntap. Menurut dia, pemerintah daerah memegang kunci utama dalam penyediaan lahan, pengurusan legalitas, serta dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan.
Maruarar mencontohkan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai daerah yang berhasil menunjukkan percepatan penanganan terpadu pascabencana. Di wilayah tersebut, pembangunan fisik hunian telah selesai, jaringan listrik telah tersedia, dan proses sertifikasi rumah juga rampung.
“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap daerah lain di wilayah Tapanuli, seperti Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, dapat mengikuti langkah serupa agar masyarakat segera mendapatkan kepastian hunian dan hak atas tanah.
Tiga Dirjen Diturunkan untuk Kawal Lapangan
Untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai target, Maruarar menunjuk tiga Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian PKP untuk turun langsung ke lapangan. Penugasan ini bertujuan mempercepat penyelesaian persoalan teknis dan administratif yang kerap muncul di daerah terdampak bencana.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran mendapat tugas menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur ditugaskan mengawal pembangunan di Sumatra Barat. Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah bertanggung jawab atas wilayah Sumatra Utara.
Maruarar meminta para Dirjen tersebut aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta turun langsung menemui masyarakat agar solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Apresiasi untuk Mitra dan Jajaran Terkait
Di akhir arahannya, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas komitmen dan kontribusinya dalam pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras, termasuk di tengah hari libur keagamaan.
Maruarar menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk tanggung jawab negara untuk memulihkan martabat dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana secara berkelanjutan.
(Redaksi)
