IDENESIA.CO – Operasi militer AS menewaskan 100 warga Venezuela dan melukai puluhan orang lainnya dalam aksi penangkapan Presiden Nicolas Maduro di Caracas. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello mengumumkan jumlah korban jiwa tersebut pada Rabu waktu setempat.
Cabello menyampaikan data korban melalui siaran televisi pemerintah Venezuela. Kemudian, operasi militer Amerika Serikat ini melibatkan kekuatan udara dan pasukan khusus untuk menangkap pemimpin Venezuela yang berkuasa sejak 2013 tersebut.
“Sejauh ini, operasi militer AS menewaskan 100 orang dan jumlah yang sama mengalami luka-luka. Namun demikian, serangan terhadap negara kami sangat mengerikan dan brutal,” ujar Cabello dalam konferensi pers darurat, dikutip AFP, Kamis (8/1/2026).
Operasi Militer AS Picu Gejolak Politik Regional
Aksi penangkapan Maduro memicu gelombang aksi protes di berbagai wilayah Venezuela. Akibatnya, ribuan pendukung Maduro turun ke jalan untuk menentang aksi militer Amerika Serikat yang mereka anggap melanggar kedaulatan negara.
Sementara itu, militer AS mengamankan sejumlah titik strategis di ibu kota Caracas setelah operasi penangkapan berlangsung. Pada saat bersamaan, pasukan khusus Amerika Serikat mendarat menggunakan helikopter tempur dan kendaraan lapis baja untuk memastikan jalur evakuasi Maduro ke pangkalan militer.
Saksi mata melaporkan bahwa pertempuran sengit terjadi antara pasukan elit Venezuela dan tentara AS di sekitar istana presiden Miraflores. Selanjutnya, suara tembakan dan ledakan terdengar hingga radius lima kilometer dari lokasi operasi.
Di sisi lain, pemerintah AS mendakwa Maduro atas tuduhan perdagangan narkoba internasional atau narkoterorisme. Sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menerbitkan surat dakwaan terhadap mantan presiden Venezuela tersebut sejak beberapa tahun lalu.
Saat ini, Maduro berada dalam tahanan militer AS dan pihak berwenang memindahkannya ke New York untuk menghadapi persidangan di Pengadilan Federal. Sebagai tindak lanjut, jaksa federal Amerika Serikat menjadwalkan sidang pertama dalam waktu dekat untuk membacakan dakwaan lengkap.
Kondisi 37 WNI Dipastikan Selamat
Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Warga Negara Indonesia di Venezuela. Berdasarkan laporan terkini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas menyatakan bahwa seluruh WNI dalam keadaan selamat.
“Hingga saat ini, KBRI Caracas melaporkan bahwa 37 WNI kami di Venezuela berada dalam kondisi aman dan selamat. Oleh karena itu, kami menjalin komunikasi intensif dengan mereka untuk memantau perkembangan situasi,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI dalam konferensi pers di Jakarta.
Berdasarkan data terbaru Kemlu, 37 WNI tersebut tersebar di beberapa kota besar Venezuela. Sebagai contoh, mayoritas WNI berdomisili di Caracas, sementara sisanya tinggal di kota-kota seperti Maracaibo, Valencia, dan Barquisimeto.
Sebagai langkah antisipasi, KBRI Caracas membuka saluran komunikasi darurat 24 jam bagi WNI yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, tim konsuler bekerja penuh untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia di tengah eskalasi konflik.
“KBRI telah menyiapkan rencana kontinjensi komprehensif jika situasi keamanan semakin memburuk. Untuk itu, kami meminta WNI segera melaporkan diri melalui saluran hotline yang telah kami sediakan jika mengalami kendala atau merasa terancam,” tambah juru bicara Kemlu.
Sebagai respons cepat, pemerintah Indonesia menetapkan status siaga keamanan bagi seluruh WNI di Venezuela. Selain itu, Kemlu mengimbau WNI untuk tetap waspada, menghindari lokasi kerumunan massa, dan selalu membawa dokumen identitas diri seperti paspor atau kartu identitas.
Lebih lanjut, KBRI menginstruksikan WNI untuk menyimpan persediaan makanan, air, dan obat-obatan untuk kebutuhan minimal dua minggu. Selain itu, pihak kedutaan menyiapkan titik kumpul evakuasi darurat jika kondisi keamanan mendesak WNI untuk meninggalkan Venezuela.
Tekanan Diplomatik Meningkat Terhadap Washington
Merespons krisis ini, organisasi negara-negara Amerika Latin menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis Venezuela pasca operasi militer AS. Dalam hal ini, Liga Negara-Negara Amerika (OAS) menjadwalkan sidang khusus dengan agenda utama membahas pelanggaran kedaulatan dan korban jiwa akibat serangan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan dialog dan penyelesaian damai dalam krisis Venezuela. Lebih lanjut, Guterres mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi kekerasan yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan tersebut.
Di sisi lain, Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negerinya Josep Borrell mengumumkan akan mengirim tim peninjau independen untuk mengevaluasi dampak operasi militer terhadap warga sipil Venezuela. Selanjutnya, tim tersebut menyusun laporan komprehensif mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional yang mungkin terjadi selama operasi berlangsung.
(Redaksi)
