IDENSIA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluruskan polemik anggaran Rp 25 miliar yang ramai jadi pembahasan publik. Pemprov menegaskan anggaran tersebut mencakup penataan fasilitas pemerintahan secara menyeluruh, bukan hanya renovasi rumah dinas gubernur.
Pemprov Kaltim Jelaskan Struktur Anggaran Rp25 Miliar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa angka Rp25 miliar merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan.
“Angka itu bukan satu paket pekerjaan untuk satu bangunan. Ini terdiri dari berbagai kegiatan yang tersebar, baik untuk rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, maupun ruang kerja di kantor gubernur,” ujar Faisal, Kamis (9/4/2026).
Pemprov Alokasikan Anggaran ke Berbagai Kebutuhan
Pemprov Kaltim membagi anggaran tersebut ke sejumlah kebutuhan. Pemerintah menggunakan dana itu untuk renovasi rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, serta penataan ruang kerja di kantor gubernur.
Selain pekerjaan fisik, pemerintah juga membiayai jasa perencanaan, konsultan, pengawasan, dan pengadaan peralatan pendukung.
Anggaran Berasal dari Beberapa Tahun Berjalan
Faisal menjelaskan, Pemprov tidak mengambil anggaran Rp25 miliar dari satu tahun saja. Pemerintah menggabungkan dana dari APBD 2024, APBD 2025, APBD Perubahan 2025 (ABT), serta pergeseran anggaran berjalan.
“Perencanaan ini sudah ada sebelum gubernur dan wakil gubernur saat ini menjabat. Selain itu, kondisi bangunan yang sudah lama tidak ditempati juga menjadi pertimbangan utama untuk dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Rincian Anggaran Tersebar dalam 57 Item Kegiatan
Pemerintah mencatat total anggaran tersebut dalam sedikitnya 57 item belanja. Pemprov mengalokasikan sekitar Rp12 miliar untuk rumah jabatan gubernur melalui 35 kegiatan, seperti rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengadaan perlengkapan.
Selanjutnya, pemerintah menyalurkan sekitar Rp4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur dalam 17 kegiatan. Sementara itu, penataan ruang kerja kantor gubernur menyerap sekitar Rp8,2 miliar dalam lima kegiatan.
Pemprov Dorong Transparansi dan Pemahaman Publik
Faisal menilai masyarakat perlu memahami rincian anggaran secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kami berharap masyarakat bisa melihat ini secara utuh. Bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk satu jenis pekerjaan, tetapi mencakup banyak kebutuhan yang memang harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Semua sudah melalui prosedur. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan diawasi sesuai aturan. Tidak ada yang dilakukan di luar mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Pemprov Kaltim Perkuat Keterbukaan Informasi
Pemprov Kaltim berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memahami setiap kebijakan anggaran secara jelas dan menyeluruh.
Melalui penjelasan ini, Pemprov berharap publik dapat melihat anggaran Rp 25 miliar sebagai bagian dari penataan fasilitas pemerintahan yang rancangannya secara bertahap dan terencana.
(Redaksi)
