IDENESIA.CO – Pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi itu terlihat dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 yang mencatat lebih dari 1 juta sarjana masih menganggur.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang. Angka tersebut menyumbang 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin meminta pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah biasa. Menurutnya, pemerintah perlu mencari penyebab utama meningkatnya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.
“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” ujar Zainul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Selasa (11/8/2026).
Skill Mismatch Jadi Persoalan Pengangguran Sarjana
Zainul menilai ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch menjadi salah satu persoalan yang perlu pemerintah atasi. Perubahan kebutuhan industri membuat perusahaan terus mencari kompetensi baru, sementara tidak semua lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang sesuai.
Di sisi lain, jumlah lulusan sarjana terus bertambah tanpa diikuti pertumbuhan lapangan kerja formal yang sebanding. Akibatnya, persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat.
“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” jelasnya.
Solusi Pengangguran Sarjana: Kampus Perlu Perkuat Link and Match dengan Industri
Zainul juga meminta perguruan tinggi memperkuat hubungan dengan dunia usaha. Menurutnya, kampus perlu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan industri agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan.
Ia menegaskan konsep link and match antara perguruan tinggi dan dunia usaha tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kampus perlu membangun kerja sama konkret dengan perusahaan maupun sektor industri.
“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” tuturnya.
DPR Dorong Insentif untuk Proyek Padat Karya
Selain membenahi sistem pendidikan, Zainul meminta pemerintah memperluas penciptaan lapangan kerja formal. Ia mengusulkan pemberian insentif untuk proyek-proyek pembangunan yang menggunakan skema padat karya.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.
Zainul menilai pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri harus duduk bersama untuk mencari solusi. Forum bersama tersebut penting untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.
Dengan kolaborasi tersebut, ia berharap pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesempatan kerja formal di Indonesia.
(Redaksi)