IDENESIA.CO – Petani kelapa sawit menilai besarnya kontribusi yang mereka berikan kepada negara melalui sektor ekspor belum diimbangi dengan perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah.
Wakil Ketua Umum DPP Samade (Sawitku Masa Depanku), Abdul Aziz, mengatakan petani sawit selama ini ikut menyumbang penerimaan negara melalui skema Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO). Namun, berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan masih belum terselesaikan.
Menurut Aziz, BK dan PE untuk periode Juni 2026 mencapai USD 276,68 per metrik ton (MT). Jika dikonversikan ke nilai rupiah, kontribusi tersebut setara sekitar Rp1.000 untuk setiap kilogram tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani.
“Pada periode Mei 2026 saja, setelah dikonversi ke rupiah, pemerintah memperoleh sekitar Rp1.000 dari setiap kilogram TBS yang diproduksi,” kata Aziz saat diwawancarai di Pekanbaru, Senin (1/6/2026) dikutip dari Kompas.com
Ia menilai angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diterima petani dari hasil usaha perkebunan mereka.
“Petani harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengelola kebun, mulai dari pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Mendapatkan keuntungan Rp1.000 per kilogram TBS saja tidak mudah,” ujarnya.
Harga TBS Ikut Tertekan
Aziz menilai kebijakan BK dan PE turut memberikan dampak terhadap harga TBS yang diterima petani. Menurut perhitungannya, jika harga pokok produksi (HPP) TBS berada di kisaran Rp1.900 per kilogram dan ditambah beban BK serta PE sekitar Rp1.000 per kilogram, maka total beban ekonomi yang melekat pada komoditas tersebut mencapai sekitar Rp2.900 per kilogram.
Kondisi itu, kata dia, membuat ruang keuntungan petani semakin sempit, terutama ketika harga TBS mengalami penurunan di tingkat pabrik maupun pasar global.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak pungutan ekspor tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pelaku usaha lain yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit.
Soroti Mahalnya Sarana Produksi
Selain persoalan harga, Aziz menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi petani sawit di daerah. Mulai dari tingginya harga pupuk dan pestisida, kerusakan jalan produksi, hingga keterbatasan tenaga penyuluh perkebunan yang mendampingi petani.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa petani sawit masih belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan kepada negara.
“Petani sawit sebenarnya memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan negara. Namun berbagai kebutuhan dasar untuk mendukung produktivitas mereka masih belum terpenuhi secara optimal,” ujarnya.
Aziz juga menepis anggapan yang kerap mempertanyakan kontribusi petani sawit terhadap perekonomian nasional. Selain melalui BK dan PE, petani maupun pelaku usaha sawit juga ikut berkontribusi melalui berbagai jenis pajak lainnya.
Ia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi petani sawit, terutama dalam penyediaan sarana produksi, perbaikan infrastruktur perkebunan, dan kebijakan yang dapat menjaga harga TBS tetap menguntungkan bagi petani.
“Selama ini banyak petani yang tidak menyadari besarnya kontribusi yang mereka berikan. Padahal dari hasil kebun yang mereka kelola, ada penerimaan negara yang cukup besar setiap kilogram TBS diproduksi,” tutupnya.
(Redaksi)