IDENESIA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto berencana menghadiri undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bertemu dengan para wakil negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pertemuan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Institut Perdamaian AS, Washington D.C. Agenda utama pertemuan ini mencakup pembahasan misi perdamaian dunia serta penggalangan dana internasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima undangan resmi tersebut sejak Jumat pekan lalu. Selain membahas isu perdamaian, Indonesia juga membawa misi ekonomi dalam kunjungan ini. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah berharap dapat menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan strategis dengan pemerintahan Trump selama kunjungan kerja di Amerika Serikat tersebut.
Misi Perluasan Board of Peace dan Fokus Rekonstruksi
Presiden Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian atau BoP awalnya sebagai badan terbatas yang mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza. Wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat konflik berkepanjangan. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Trump telah memperluas misi BoP untuk menangani berbagai konflik global secara lebih luas.
Rancangan piagam terbaru bahkan tidak lagi merujuk secara khusus pada Gaza, melainkan mencakup mandat perdamaian dunia yang lebih umum. Perubahan ini memicu berbagai reaksi dari komunitas internasional. Hingga saat ini, sekitar 20 negara telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian tersebut. Sebagian pihak menyatakan skeptisisme terhadap mandat kelompok ini karena mereka khawatir BoP akan menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Meskipun Trump menawarkan peran aktif kepada banyak negara, sebagian besar sekutu AS di Eropa masih enggan bergabung. Di sisi lain, Israel sejauh ini belum secara resmi menandatangani piagam, walaupun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan niat untuk bergabung. Pertemuan pada 19 Februari nanti menjadi ajang perdana bagi kelompok ini setelah upacara penandatanganan di Davos, Swiss, bulan lalu.
Status Keanggotaan Indonesia dan Komitmen Terhadap Palestina
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bersifat tidak tetap. Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menarik diri kapan saja jika organisasi ini tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Teddy menjelaskan bahwa partisipasi RI merupakan langkah konkret untuk mengurangi penderitaan warga di Palestina secara langsung, melampaui sekadar retorika di meja diskusi.
Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan. Terkait isu iuran senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun, Teddy memberikan klarifikasi penting. Ia menyatakan bahwa dana tersebut merupakan alokasi untuk rekonstruksi Gaza dan bersifat sukarela.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar iuran tersebut,” ujar Teddy dalam keterangan resminya. Keputusan untuk belum membayar ini muncul setelah Presiden Prabowo menerima masukan dari pimpinan ormas Islam dan ulama yang meminta pemerintah tetap waspada terhadap kepentingan bangsa.
Skema Anggaran Kemenhan dan Manajemen Fiskal Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan skema pembiayaan jika nantinya Indonesia memutuskan untuk membayar iuran tersebut. Purbaya memastikan bahwa anggaran untuk Dewan Perdamaian akan mengacu pada alokasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pemerintah akan mengelola dana tersebut secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya membuka peluang untuk melakukan reorientasi atau realokasi anggaran jika kapasitas fiskal Kemenhan tidak mencukupi. Namun, ia menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudent) dalam manajemen fiskal ini. Sebagai informasi, APBN 2026 telah menetapkan anggaran Kemenhan sebesar Rp187,1 triliun yang mencakup belanja pegawai, penguatan alutsista, dan kedaulatan negara.
Partisipasi Indonesia dalam pertemuan 19 Februari nanti akan menjadi indikator penting posisi diplomatik RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Pemerintah terus menimbang manfaat strategis dari keanggotaan BoP, terutama dalam memastikan kontribusi nyata bagi perdamaian di Timur Tengah tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
(Redaksi)
