IDENESIA.CO – Guru Besar Profesor Hermawan Sulistyo resmi meluncurkan buku berjudul ‘Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan’. Karya tersebut mengupas tuntas dinamika kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menahkodai institusi Polri di masa reformasi. Selain itu, acara bedah buku ini berlangsung di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada Rabu (4/2/2026).
Meluruskan Mispersepsi Publik Terhadap Kebijakan Kapolri
Prof Hermawan menulis buku ini khusus untuk menjawab berbagai keraguan publik. Oleh karena itu, ia ingin meluruskan persepsi masyarakat yang keliru mengenai arah kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selama ini, sebagian pihak menganggap ada indikasi insubordinasi atau pembangkangan Kapolri terhadap instruksi Presiden.
“Masyarakat sering mengalami mispersepsi bahwa kebijakan ini merupakan hasil orkestrasi tertentu. Bahkan, muncul anggapan Kapolri membangkang terhadap Presiden. Itu pemikiran yang keliru,” ujar Prof Hermawan dengan tegas.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa Tim Reformasi Polri sudah bekerja jauh sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan resmi. Hermawan menegaskan bahwa Polri tetap menjadi bagian integral dari pemerintah yang tegak lurus pada aturan negara.
Keberanian Mengambil Keputusan Sulit Demi Institusi
Dalam buku tersebut, Hermawan mengulas secara mendalam keputusan strategis dan taktis Jenderal Sigit. Namun, kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sering kali muncul dalam situasi yang sangat menekan. Hal ini terjadi terutama saat beliau menangani kasus-kasus besar yang mempertaruhkan nama baik Korps Bhayangkara.
Meskipun demikian, penulis menekankan bahwa mengambil keputusan untuk menyelamatkan institusi bukanlah perkara mudah. Ia memandang langkah-langkah Sigit sebagai tindakan proporsional, bukan sekadar upaya mencari pujian. Selain itu, Hermawan juga menyoroti gaya komunikasi Sigit dalam forum resmi.
“Ketegasan Kapolri seringkali orang artikan secara salah sebagai sikap membangkang. Padahal, pembangkangan hanya terjadi jika Presiden memutuskan kebijakan A, lalu Kapolri menjalankan kebijakan B,” tambah Hermawan.
Pentingnya Peran Polisi Sipil dalam Negara Demokrasi
Mantan Kalemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, turut memberikan pandangannya dalam acara tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus tetap selaras dengan prinsip polisi sipil di negara demokrasi.
Komjen Chryshnanda berpendapat bahwa polisi yang demokratis wajib menjalankan supremasi hukum. Oleh sebab itu, polisi harus menjamin hak asasi manusia serta bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, reformasi Polri merupakan perjalanan panjang yang memerlukan ruang dialog terbuka.
“Negara demokrasi menyediakan ruang diskusi yang luas. Oleh karena itu, kita harus memegang prinsip demokrasi tersebut dengan cara yang benar,” jelas Chryshnanda. Singkatnya, ia berharap buku ini menjadi pemantik diskusi akademik yang sehat mengenai masa depan Polri.
Dinamika Reformasi dan Dialog Akademik Polri
Akhirnya, kegiatan bedah buku ini berhasil menciptakan ruang dialog antara akademisi dan praktisi kepolisian. Melalui kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri terus berusaha melakukan transformasi internal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, buku biografi kebijakan ini menjadi catatan penting sejarah kepemimpinan di institusi kepolisian.
Para peserta diskusi sepakat bahwa pemahaman konteks sangat penting dalam menilai setiap langkah pimpinan Polri. Sebab, transparansi melalui karya tulis seperti ini membantu publik memahami beban kerja dan tanggung jawab besar seorang Kapolri.
Acara berakhir dengan sesi tanya jawab antara mahasiswa STIK, pejabat Polri, dan pengamat kepolisian. Kehadiran buku ini memperkaya literasi mengenai reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban masyarakat.
(Redaksi)
