IDENESIA.CO – Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka menyampaikan syarat ultimatum bagi diakhirinya konflik di Ukraina. Dalam kunjungan kenegaraan ke Kirgistan, Putin menegaskan bahwa Moskow akan menghentikan serangan militer di Ukraina hanya jika Kyiv menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang saat ini diklaim Rusia.
Jika syarat ini ditolak, Presiden Rusia memperingatkan bahwa pasukannya akan merebut wilayah-wilayah tersebut dengan paksa.
Pernyataan Putin ini muncul saat tentara Rusia terus bergerak maju perlahan namun pasti di wilayah timur Ukraina, melawan pasukan Ukraina yang menghadapi kekurangan jumlah personel dan persenjataan. Ultimatum ini secara langsung menargetkan wilayah-wilayah yang dianeksasi atau diklaim Rusia pasca-invasi.
“Jika pasukan Ukraina meninggalkan wilayah-wilayah yang mereka kuasai, maka kami akan menghentikan operasi tempur,” kata Putin, seperti dilansir kantor berita AFP dan Al-Arabiya, Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan dengan nada tegas, “Jika tidak, maka kami akan mencapainya dengan cara militer.”
Ancaman ini menyoroti bahwa masalah wilayah yang diduduki yang mencakup sekitar seperlima dari total wilayah Ukraina tetap menjadi hambatan terbesar dan paling sensitif dalam setiap proses perdamaian yang diusulkan. Kyiv sendiri telah berulang kali menyatakan tidak akan pernah menyerahkan wilayahnya kepada Moskow.
Rencana Baru Washington dan Ketegangan Geopolitik
Kondisi ini semakin memanas di tengah upaya diplomatik baru dari Washington untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun ini. Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah mengajukan rencana perdamaian yang diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan mendatang dengan Moskow dan Kyiv. Namun, detail rencana awal yang diusulkan AS menimbulkan kontroversi.
Menurut laporan yang beredar, rencana awal Washington yang disusun tanpa masukan signifikan dari negara-negara sekutu Ukraina di Eropa akan menuntut Kyiv untuk menarik diri dari wilayah Donetsk.
Sebagai imbalannya, Amerika Serikat secara de facto akan mengakui Krimea, Luhansk, dan Donetsk sebagai wilayah kedaulatan Rusia. Skema ini sangat kontroversial dan dapat memicu perpecahan mendalam di antara sekutu Barat.
Isu penting lainnya dalam perundingan tersebut adalah jaminan keamanan Barat untuk Ukraina. Kyiv berpendapat bahwa jaminan keamanan jangka panjang ini sangat diperlukan untuk mencegah Moskow menginvasi negara tersebut lagi di masa mendatang.
Permintaan jaminan ini mencerminkan kekhawatiran Ukraina bahwa kesepakatan damai tanpa dukungan militer yang kuat dari NATO atau AS hanya akan menjadi jeda singkat sebelum serangan berikutnya.
Hambatan Wilayah dan Dampak Terhadap Negosiasi
Masalah teritorial, seperti yang disoroti oleh Putin, merupakan isu yang hampir tidak mungkin dinegosiasikan bagi Ukraina. Wilayah-wilayah yang diklaim Rusia, termasuk Semenanjung Krimea (dianeksasi pada 2014) dan sebagian besar wilayah timur serta selatan Ukraina, merupakan wilayah yang secara konstitusional diakui sebagai bagian dari kedaulatan Ukraina. Penerimaan syarat Putin akan sama dengan mengakui hilangnya wilayah kedaulatan, yang secara politik sulit diterima oleh pemerintahan Kyiv.
Ultimatum Putin ini dipandang oleh banyak analis Barat sebagai taktik untuk menekan Kyiv dan memecah belah dukungan internasional. Dengan mengajukan persyaratan yang maksimalistis menghentikan perang hanya jika Kyiv menyerahkan wilayah Rusia mencoba mengalihkan tanggung jawab atas kelanjutan konflik kepada pihak Ukraina. Padahal, pasukan Rusia sendiri saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan kemajuan yang mereka capai di garis depan.
Pernyataan Putin ini secara langsung menantang inisiatif AS. Hal ini menempatkan mediator AS dalam posisi sulit, karena setiap usulan yang mengakui aneksasi Rusia akan melemahkan posisi moral dan diplomatik Ukraina.
Sementara itu, kegagalan mencapai kesepakatan akan menjamin kelanjutan pertempuran, yang diprediksi Putin akan berakhir dengan direbutnya wilayah tersebut melalui operasi militer.
Krisis Kemanusiaan dan Kepercayaan Internasional
Konflik yang berlarut-larut ini tidak hanya berdampak pada geopolitik, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan yang mendalam. Jutaan warga Ukraina telah mengungsi, dan kerusakan infrastruktur di wilayah timur mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Klaim Putin bahwa Rusia akan menghentikan operasi tempur jika syarat teritorialnya dipenuhi, bertujuan untuk menggeser narasi dari agresi menjadi upaya mencari perdamaian.
Namun, komunitas internasional, terutama negara-negara Eropa, telah berulang kali menegaskan bahwa perdamaian harus didasarkan pada penghormatan terhadap integritas wilayah Ukraina sesuai hukum internasional.
Oleh karena itu, pertemuan mendatang antara Moskow, Kyiv, dan Washington akan menjadi arena diplomasi yang sangat krusial dan berpotensi eksplosif. Keberhasilan negosiasi akan sangat bergantung pada seberapa jauh AS mampu menyeimbangkan tuntutan Rusia dan prinsip kedaulatan Ukraina, tanpa mengorbankan dukungan dari sekutu-sekutu Eropa. Syarat keras yang dilontarkan Putin memastikan bahwa jalan menuju perdamaian masih sangat panjang dan penuh rintangan.
(Redaksi)
