IDENESIA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan laporan terbaru mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode awal tahun. Pemerintah mencatatkan posisi keuangan negara mengalami defisit atau Tekor 135 Triliun rupiah hingga akhir Februari 2026. Angka tersebut secara spesifik menyentuh Rp 135,7 triliun atau setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Kondisi defisit ini muncul karena nilai belanja negara melampaui total pendapatan yang masuk ke kas negara. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa realisasi belanja mencapai Rp 493,8 triliun. Sementara itu, total pendapatan negara pada periode yang sama hanya terkumpul sebesar Rp 358 triliun.
Rincian Pendapatan Negara dan Fenomena Tekor 135 Triliun
Pemerintah terus memantau pergerakan arus kas negara agar tetap terkendali meskipun muncul angka Tekor 135 Triliun pada dua bulan pertama tahun ini. Sektor perpajakan memberikan kontribusi paling besar terhadap kantong pendapatan negara. Penerimaan pajak hingga 28 Februari 2026 mencapai angka Rp 245,1 triliun. Purbaya menegaskan bahwa pengumpulan pajak menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 30 persen jika membandingkannya dengan periode sebelumnya.
Selain pajak, sektor kepabeanan dan cukai turut menyumbangkan dana sebesar Rp 44,9 triliun ke dalam kas negara. Pemerintah juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil menyentuh angka Rp 68 triliun. Purbaya optimis bahwa stabilitas penerimaan ini akan terus terjaga sepanjang tahun 2026 untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah
Meskipun laporan menunjukkan angka Tekor 135 Triliun, pemerintah tetap menjalankan fungsi belanja secara ekspansif untuk menggerakkan roda ekonomi. Realisasi belanja negara yang mencapai Rp 493,8 triliun tersebut terbagi ke dalam dua jalur utama. Jalur pertama merupakan belanja pemerintah pusat yang menyerap anggaran sebesar Rp 346,1 triliun hingga akhir Februari.
Jalur kedua adalah penyaluran dana ke berbagai wilayah melalui skema Transfer ke Daerah. Pemerintah pusat mengirimkan dana sebesar Rp 147,7 triliun kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional dan pelayanan publik di tingkat lokal. Distribusi anggaran ini bertujuan agar dampak pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dari pusat hingga ke pelosok.
Upaya Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa kementeriannya tetap mengawasi seluruh faktor pendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan dengan baik. Defisit ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran yang terukur untuk menjaga momentum penguatan ekonomi domestik. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara target pendapatan dan urgensi pengeluaran negara di tengah dinamika ekonomi global.
Kementerian Keuangan juga melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas belanja agar setiap rupiah yang keluar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pengawasan ketat, pemerintah yakin mampu mengelola risiko fiskal yang muncul dari kondisi Tekor 135 Triliun tersebut. Fokus utama saat ini adalah memastikan sektor-sektor produktif tetap mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup melalui alokasi belanja yang tepat sasaran.
Hingga saat ini, kinerja sektor pajak yang tumbuh kuat menjadi salah satu modal utama pemerintah dalam menjaga kredibilitas APBN. Purbaya mengharapkan tren positif pada sisi penerimaan ini tetap konsisten pada bulan-bulan berikutnya. Dengan demikian, pemerintah dapat menekan selisih defisit agar tetap berada dalam batas aman yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
(Redaksi)
