IDENESIA.CO – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan komitmen besar pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan warganya. Ia menyatakan bahwa Samarinda Harus Jadi Kota Aman dan Ramah bagi Seluruh Pekerja tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut muncul saat ia menerima audiensi jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda di ruang kerjanya pada Jumat (13/2/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda birokrasi rutin. Saefuddin Zuhri memanfaatkannya untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ia memandang perlindungan tenaga kerja sebagai fondasi utama kemajuan ekonomi daerah. Tanpa jaminan keamanan, produktivitas pekerja tidak akan mencapai titik maksimal.
Komitmen Saefuddin Zuhri: Samarinda Harus Jadi Kota Aman Melalui Jaminan Sosial
Dalam diskusi tersebut, Saefuddin Zuhri menekankan bahwa kehadiran negara wajib menyentuh lapisan terbawah masyarakat. Ia menginginkan setiap tetes keringat pekerja di Kota Tepian memiliki payung hukum dan perlindungan finansial yang jelas. Baginya, Samarinda Harus Jadi Kota Aman dan Ramah bagi Seluruh Pekerja merupakan harga mati yang harus segera terwujud melalui program nyata.
“Kami ingin memastikan semua orang yang bekerja di kota ini merasa tenang. Baik mereka yang bekerja di gedung perkantoran mewah maupun para pedagang di pasar tradisional. Risiko pekerjaan bisa menimpa siapa saja, dan di situlah peran jaminan sosial menjadi sangat krusial,” ujar Saefuddin.
Ia mengapresiasi berbagai capaian program yang telah berjalan. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan telah membuktikan kinerja positif dalam memberikan santunan kepada mereka yang berhak. Hal ini membuktikan bahwa sistem perlindungan sosial di Samarinda berjalan pada jalur yang benar.
Pentingnya Sinergi Pemkot Samarinda dan BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah Kota Samarinda menempatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra strategis, bukan sekadar penyedia layanan. Saefuddin menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi lokal sangat bergantung pada stabilitas kesejahteraan pekerja. Jika seorang kepala keluarga mengalami kecelakaan kerja tanpa perlindungan, maka ekonomi keluarga tersebut akan runtuh. Namun, dengan adanya jaminan, beban tersebut beralih kepada sistem yang terstruktur.
Salah satu bukti nyata yang ia soroti adalah pemberian santunan kematian atau kecelakaan kerja yang nilainya mencapai Rp285 juta. Angka ini ia anggap sangat membantu ahli waris dalam melanjutkan hidup serta menjaga kemandirian ekonomi pasca-musibah.
“Santunan sebesar Rp285 juta itu menunjukkan negara hadir secara nyata. Kami menyambut baik kolaborasi ini karena memberikan kontribusi langsung dalam membangun Samarinda yang lebih maju dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya dengan nada optimis.
Memperluas Perlindungan ke Sektor Pekerja Informal
Meskipun banyak program sudah berjalan sukses, Saefuddin Zuhri tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi. Ia menyoroti sektor informal yang masih memerlukan perhatian ekstra. Para pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, hingga pekerja lepas harian merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi risiko kerja namun sering kali belum terdaftar dalam kepesertaan.
Ia menginstruksikan agar sosialisasi dan edukasi menyasar hingga ke tingkat kelurahan dan RT. Masyarakat harus memahami bahwa iuran jaminan sosial bukan merupakan beban, melainkan investasi perlindungan masa depan. Saefuddin ingin akses informasi mengenai pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih mudah dan transparan bagi semua orang.
“Kita perlu memetakan kembali sektor-sektor mana saja yang belum terjangkau. Pendekatan kepada komunitas pekerja harus lebih intensif. Kita tidak boleh berhenti hanya pada forum diskusi, melainkan harus turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Langkah Konkret Menuju Samarinda Kota Ramah Pekerja
Ke depan, Saefuddin berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus terjalin secara intens. Ia percaya koordinasi yang baik akan mempercepat pencapaian target perlindungan menyeluruh atau universal coverage bagi tenaga kerja di Samarinda. Evaluasi berkala terhadap program yang sudah ada menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas layanan.
Sinergi yang kuat ini akan menjadi pijakan bagi Pemkot Samarinda dalam menyusun kebijakan pro-pekerja di masa mendatang. Dengan demikian, cita-cita menjadikan Samarinda sebagai kota pusat industri dan perdagangan yang ramah bagi tenaga kerja bukan lagi sekadar impian di atas kertas.
Melalui komitmen ini, Saefuddin Zuhri mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku usaha dan pemberi kerja untuk taat pada aturan jaminan sosial. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali bahwa perlindungan tenaga kerja adalah perwujudan tanggung jawab moral pemerintah.
“Samarinda harus menjadi kota yang ramah dan aman bagi seluruh pekerja. Inilah cara kita menghargai martabat manusia dan memastikan kesejahteraan merata bagi seluruh warga Kota Samarinda,” pungkasnya.
(Redaksi)
