IDENESIA.CO – Samarinda semakin menyadari bahwa ancaman bencana hidrometeorologi basah tidak bisa lagi ditangani dengan cara konvensional. Curah hujan yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir memicu banjir, longsor, dan genangan air di berbagai wilayah kota.
Kondisi tersebut mendorong lahirnya komitmen bersama lintas sektor melalui Deklarasi Rembug Pentahelix dalam Menghadapi Ancaman Hidrometeorologi Basah yang digelar di Cafe Bagios, Samarinda, Kamis (18/12/2025).
Forum ini menghadirkan lima unsur utama pentahelix, yakni pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media massa. Seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi dalam mitigasi, pencegahan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana secara berkelanjutan. Deklarasi tersebut mengusung tema “Samarinda Tangguh, Gotong Royong yang Profesional Mengurangi Risiko Bencana” sebagai landasan membangun ketahanan kota berbasis kolaborasi nyata.
Ancaman Hidrometeorologi Kian Nyata di Samarinda
Intensitas hujan yang tinggi telah mempertegas kerentanan Kota Samarinda terhadap bencana hidrometeorologi basah. Banjir dan genangan air tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Kondisi ini sekaligus menyingkap persoalan lingkungan yang lebih mendasar, mulai dari degradasi kawasan hulu, perubahan tata guna lahan, hingga lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Pemerintah Kota Samarinda menilai bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Aktivitas manusia, baik melalui pembukaan lahan, pertambangan, perkebunan, maupun pembangunan yang tidak terkendali, turut mempercepat kerusakan lingkungan. Dampaknya, air hujan tidak lagi tertahan di kawasan resapan dan langsung mengalir ke wilayah hilir dalam volume besar.
Andi Harun: Penanganan Bencana Tak Bisa Lagi Sektoral
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pola penanganan banjir dan bencana hidrometeorologi tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral dan reaktif. Ia menilai pendekatan parsial justru membuat persoalan berulang tanpa menyentuh akar masalah.
“Tema hari ini adalah bagaimana kita benar-benar mewujudkan kolaborasi. Kuncinya menjaga keseimbangan alam. Kalau keseimbangan itu kita jaga, itu sudah menjadi bentuk mitigasi paling konkret untuk menghadapi segala kemungkinan bencana hidrometeorologi,” ujar Andi Harun.
Ia menekankan bahwa berbagai bencana besar di Indonesia harus menjadi pembelajaran penting. Menurutnya, bencana lingkungan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat akumulasi kerusakan yang dibiarkan berlangsung lama tanpa penanganan serius.
Pemulihan Lingkungan Jadi Kunci Mitigasi
Andi Harun menegaskan bahwa menjaga lingkungan yang masih baik dan memulihkan lahan terdegradasi menjadi langkah mendasar dalam mitigasi bencana. Ia mendorong gerakan penanaman pohon yang dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan simbolik.
“Lingkungan yang masih baik harus kita pertahankan. Lahan yang rusak wajib kita pulihkan. Gerakan menanam pohon harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya seremonial,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya teknis di wilayah hilir, seperti pengerukan sungai, pengangkatan sedimentasi, dan revitalisasi drainase, tidak akan efektif jika kerusakan di kawasan hulu terus terjadi.
“Kita boleh bicara pengerukan sungai dan drainase. Tapi kalau hulunya terus rusak, dampaknya tidak akan signifikan. Air tetap akan datang dalam volume besar,” katanya.
Puluhan Titik Genangan Masih Jadi Masalah
Wali Kota mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 32 hingga 33 titik genangan di Kota Samarinda. Wilayah Samarinda Utara menjadi kawasan dengan kondisi paling parah, meski hampir seluruh kecamatan terdampak limpasan air dari kawasan hulu, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah kota.
Menurut Andi Harun, genangan tersebut mayoritas disebabkan oleh run off atau kiriman air akibat pengupasan lahan. Aktivitas perkebunan, pertambangan, hingga kebijakan pemerintah sendiri turut berkontribusi terhadap persoalan tersebut.
“Kita harus jujur mengakui bahwa lahan bermasalah kita masih sangat banyak. Kejujuran berbasis data menjadi syarat mutlak agar penanganan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Soroti Perizinan dan Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan
Dalam forum tersebut, Andi Harun juga menyoroti persoalan perizinan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Ia menegaskan bahwa negara tidak melarang aktivitas pertambangan dan perkebunan, namun pelaksanaannya harus mematuhi prinsip tata kelola yang benar.
“Menambang itu tidak dilarang. Tapi menambang di lereng curam dan di sempadan sungai jelas merusak. Jangan beri izin pengupasan lahan di sekitar DAS,” tegasnya.
Ia mengkritik praktik reklamasi pascatambang yang hanya bersifat administratif tanpa pengawasan berkelanjutan. Akibatnya, lahan tetap terbuka dan menjadi sumber limpasan air serta sedimentasi.
“Regulasi kita sudah lengkap, mulai dari reklamasi hingga good mining practice. Masalahnya bukan pada aturan, tetapi pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Dorong Kerja Nyata, Bukan Sekadar Seremoni
Andi Harun mengakui bahwa selama ini penanganan bencana masih cenderung reaktif. Pemerintah sering bergerak setelah bencana terjadi dan sorotan publik menguat, lalu melemah ketika perhatian mereda.
“Kalau mau jujur, ini kesalahan bersama. Kita masih reaktif, belum adaptif. Yang kita butuhkan adalah kerja konkret, konsisten, dan turun langsung ke lapangan,” katanya.
Melalui Deklarasi Rembug Pentahelix, ia mengajak seluruh elemen untuk tidak berhenti pada diskusi dan seremoni. Kolaborasi nyata di lapangan, menurutnya, menjadi satu-satunya jalan membangun Samarinda dan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang berketahanan iklim.
Deklarasi ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi basah sekaligus memperkuat komitmen kolektif menjaga lingkungan hidup demi keselamatan dan keberlanjutan Kota Samarinda.
(tim redaksi)