"Kami berharap untuk memperkuat sektor pertanian dalam rencana tata ruang wilayah Kaltim 20 tahun ke depan, sehingga Kaltim tetap dapat menjaga kegiatan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Sapto juga menyoroti usulan perubahan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan di kawasan hutan menjadi APL. Wilayah Holding Zone di Kaltim seluas 578.000 hektar. Dimana 66.000 hektar di antaranya merupakan HGU.

Pihaknya merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Kaltim untuk menolak perubahan ini kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan. 

Sapto mendukung perubahan kawasan hutan menjadi APL hanya untuk mengakomodir eksistensi masyarakat yang telah lama mendiami kawasan hutan dan bergantung pada kawasan tersebut untuk sumber penghidupan mereka. 

"Kami ingin upaya ini mencerminkan rasa kepedulian terhadap lingkungan serta menjaga kesejahteraan masyarakat," tandasnya. 

(Advertorial)