IDENESIA.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat sektor pertanian masih menjadi penopang utama kehidupan ratusan ribu keluarga di daerah. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, sebanyak 205.925 rumah tangga di Kaltim tercatat menjalankan usaha pertanian, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah perdesaan dan kabupaten yang memiliki luasan lahan produktif.
Data tersebut termuat dalam publikasi Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Timur 2025 yang dirilis BPS Kaltim pada 19 Desember 2025. Laporan itu menunjukkan bahwa meskipun industrialisasi dan urbanisasi terus berkembang, sektor pertanian masih memainkan peran strategis dalam struktur ekonomi daerah.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa sebaran rumah tangga usaha pertanian sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, ketersediaan lahan, serta struktur ekonomi lokal.
“Wilayah dengan dominasi kawasan nonperkotaan dan perkebunan cenderung memiliki jumlah rumah tangga pertanian lebih tinggi,” ujar Yusniar dalam keterangan resminya.
Kukar Menjadi Penopang Utama Rumah Tangga Petani
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat sebagai daerah dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Kaltim. BPS mencatat 61.987 rumah tangga atau 30,10 persen dari total rumah tangga pertanian provinsi berada di wilayah tersebut.
Selain Kukar, Kabupaten Paser mencatat 38.426 rumah tangga, Kabupaten Kutai Timur 24.408 rumah tangga, dan Kabupaten Berau 23.613 rumah tangga. Keempat wilayah ini menjadi tulang punggung sektor pertanian Kaltim.
Yusniar menjelaskan, Kukar dan Kutai Timur memiliki wilayah administrasi yang luas serta didominasi kawasan perdesaan. Kondisi tersebut membuka ruang besar bagi pengembangan pertanian, perkebunan kelapa sawit, hortikultura, serta tanaman pangan.
Sementara itu, Kabupaten Berau dengan karakter geografis perdesaan dan perkebunan juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam aktivitas pertanian. Di sisi lain, Kabupaten Paser meskipun memiliki luas wilayah lebih kecil, masih mempertahankan struktur ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan.
Wilayah Perkotaan Alami Penurunan Aktivitas Pertanian
Sebaliknya, BPS mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian di wilayah perkotaan relatif rendah. Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang menunjukkan tren penurunan aktivitas pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
Keterbatasan lahan, tingginya alih fungsi kawasan, serta dominasi sektor jasa dan industri menjadi faktor utama. Aktivitas pertanian di wilayah perkotaan semakin terdesak oleh pembangunan permukiman, pusat bisnis, dan infrastruktur pendukung.
Menurut BPS, kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan struktural antara wilayah perdesaan dan perkotaan dalam kontribusi sektor pertanian. Karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antarwilayah agar transformasi ekonomi tidak menggerus ketahanan pangan lokal.
Pembangunan IKN Tekan Ketersediaan Lahan Produktif
BPS Kaltim juga menyoroti potensi dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap struktur rumah tangga pertanian, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara.
Pembangunan kawasan strategis nasional tersebut berpotensi mengubah pola pemanfaatan lahan, baik melalui alih fungsi kawasan pertanian maupun pergeseran mata pencaharian masyarakat.
“Perubahan ini perlu dimitigasi agar tidak menurunkan kapasitas produksi pertanian secara signifikan,” kata Yusniar.
BPS menilai pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan tata ruang dan memastikan kawasan pertanian produktif tetap terlindungi. Selain itu, kebijakan pendampingan bagi petani juga menjadi kunci untuk menghadapi tekanan transformasi ekonomi.
BPS Dorong Kebijakan Lindungi Keberlanjutan Petani
Lebih lanjut, BPS menekankan bahwa tingginya jumlah rumah tangga pertanian mencerminkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor ini. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani, mulai dari akses permodalan, perlindungan lahan, hingga peningkatan produktivitas.
BPS juga mendorong penguatan pengawasan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, khususnya daerah yang mengalami percepatan pembangunan. Langkah tersebut penting untuk mencegah dampak negatif transformasi ekonomi yang tidak merata.
Dengan lebih dari 205 ribu rumah tangga masih bergantung pada pertanian, sektor ini tetap menjadi fondasi penting ekonomi Kaltim. Di tengah perubahan besar akibat industrialisasi dan pembangunan IKN, keberlanjutan pertanian dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan pangan daerah.
(Redaksi)
