Wakil Ketua Umum Bidang Cyber Security APTIKNAS, Alfons Tanujaya, menilai peningkatan serangan siber belum menjadi alasan bagi masyarakat untuk menarik seluruh simpanan dari bank. Menurutnya, ancaman keamanan digital memang perlu mendapat perhatian, tetapi masyarakat harus membedakan aktivitas serangan dengan keberhasilan peretas menembus sistem keamanan perbankan.
“Kita perlu khawatir dan berhati-hati, tetapi tidak perlu sampai berlebihan. Menganggap seluruh dana di perbankan tidak aman hingga masyarakat memilih menyimpan uang di luar bank merupakan respons yang tidak proporsional,” ujar Alfons, Senin (9/11/2026).
Serangan Siber Perbankan Meningkat di Indonesia
Ancaman terhadap sektor keuangan kembali menjadi perhatian setelah dashboard pemantauan ancaman siber FortiGuard Labs mencatat sekitar 350.600 aktivitas serangan yang menyasar Indonesia pada Sabtu (7/11/2026). Sektor perbankan tercatat sebagai salah satu sasaran terbesar dalam aktivitas tersebut.
Informasi mengenai peningkatan serangan kemudian menyebar melalui media sosial. Situasi ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul kabar serangan siber berskala besar terhadap sistem perbankan di sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Prancis.
Alfons menjelaskan, lembaga keuangan memang menjadi sasaran utama kelompok penyerang siber karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas dan keuntungan finansial. Karakteristik ini membuat perbankan menghadapi ancaman serupa di berbagai negara.
“Bank memang menjadi target utama serangan siber di seluruh dunia. Ancaman tersebut bukan persoalan Indonesia saja, karena lembaga finansial memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan digital,” jelasnya.
Selain itu, Alfons mengamati peningkatan aktivitas serangan siber menjelang akhir tahun berdasarkan pengalamannya sejak 2000. Namun, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) turut membuat lanskap ancaman digital semakin kompleks.
Risiko Serangan Siber terhadap Perekonomian
Di sisi lain, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Rahma Gafni, mengingatkan bahwa serangan siber yang berhasil melumpuhkan sistem perbankan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas.
Menurut Rahma, gangguan pada sistem pembayaran berpotensi menghambat transaksi masyarakat dan aktivitas dunia usaha. Dampaknya juga dapat menjalar ke sektor perdagangan, transportasi, logistik, hingga perdagangan elektronik.
Ia menilai ketergantungan perekonomian modern terhadap sistem pembayaran digital membuat gangguan perbankan berpotensi berkembang menjadi risiko sistemik.
“Kelumpuhan sistem pembayaran merupakan salah satu skenario risiko sistemik yang sangat berbahaya bagi perekonomian modern,” ujar Rahma.
Apabila layanan pembayaran berhenti beroperasi, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya. Gangguan transaksi dapat menghambat pembayaran gaji karyawan, tagihan pemasok, serta cicilan utang perusahaan.
Rahma menjelaskan bahwa terhentinya arus transaksi dapat menciptakan dislokasi arus kas antara bank dan pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan kegiatan bisnis, terutama perusahaan yang bergantung pada transaksi digital.
“Ketika sistem pembayaran terganggu, bank dan pelaku usaha dapat menghadapi persoalan arus kas. Akibatnya, perusahaan berisiko kesulitan membayar gaji, memenuhi kewajiban kepada pemasok, maupun melunasi utang,” paparnya.
Pemulihan Sistem dan Kepercayaan Nasabah
Selain menghambat aktivitas ekonomi, serangan siber berskala besar juga dapat menimbulkan beban pemulihan yang tidak sedikit. Perbankan perlu menyiapkan biaya untuk memperbaiki infrastruktur, melakukan audit forensik, mengganti perangkat, serta memulihkan operasional layanan.
Rahma juga menyoroti persoalan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan perbankan digital. Menurutnya, kekhawatiran yang berkembang tanpa pemahaman memadai dapat mendorong nasabah menarik simpanan atau memindahkan aset ke instrumen nondigital.
Karena itu, komunikasi mengenai keamanan sistem perbankan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman tersebut. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar dapat membedakan risiko serangan, gangguan layanan, dan pembobolan rekening.
Peningkatan aktivitas serangan siber memang menuntut kewaspadaan dari seluruh pihak. Namun, masyarakat juga perlu menghindari kepanikan yang justru dapat memperburuk stabilitas keuangan.
Penguatan keamanan digital perbankan perlu berjalan seiring dengan edukasi publik. Nasabah tetap perlu menjaga kerahasiaan data pribadi, mengamankan akses rekening, serta memastikan informasi mengenai ancaman siber berasal dari sumber tepercaya.
(Redaksi)
