Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wahyu Purwanta menjelaskan akar permasalahan tersebut. Menurut penjelasan Wahyu, karakteristik daratan antara wilayah Indonesia dan kawasan Eropa memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Wilayah Eropa terdiri dari banyak negara, namun secara geografis wilayah tersebut berada dalam satu hamparan daratan yang menyatu.
Wahyu menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Media Lounge Discussion atau MELODI di Gedung BJ Habibie BRIN Jakarta Pusat pada Kamis (9/7/2026). Diskusi tersebut mengangkat tema khusus mengenai penyebab TPA terbakar kembali dari sudut pandang sains serta langkah pencegahannya. Wahyu memberikan perumpamaan bahwa hamparan daratan Eropa yang luas mempermudah koordinasi penanganan berbagai masalah antarnegara secara terintegrasi.
Kondisi geografis daratan Eropa yang menyatu memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan fasilitas publik, termasuk dalam pemanfaatan area penampungan sisa konsumsi masyarakat. Logistik perpindahan barang atau limbah di daratan yang kontinu jauh lebih efisien daripada wilayah kepulauan. Hal ini yang membuat negara pengekspor dan pengimpor limbah di Eropa dapat menjalankan kerja sama distribusi bahan baku energi secara lancar.
Kelemahan Sistem Open Dumping pada Pengolahan Sampah
Wahyu mengungkapkan bahwa sekitar sembilan puluh persen daerah di Indonesia saat ini masih mengandalkan pola penumpukan terbuka. Pengelola fasilitas pembuangan membiarkan limbah menggunung begitu saja tanpa ada proses penutupan lapisan tanah secara berkala. Penerapan sistem open dumping ini membuat area penampungan menjadi sangat rentan memicu kobaran api, terutama saat memasuki musim kemarau panjang.
Tumpukan limbah organik yang mengalami pembusukan di ruang terbuka tanpa pengelolaan memicu akumulasi gas metana di lapisan bawah. Suhu udara yang ekstrem dan paparan sinar matahari langsung selama musim kering dapat menyulut gas metana tersebut dengan sangat cepat. Akibatnya, kasus kebakaran hebat sering melanda berbagai fasilitas penampungan akhir di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.
Penerapan sistem open dumping juga mencerminkan lambatnya modernisasi infrastruktur teknik sanitasi di tingkat daerah. Sebagian besar pemerintah daerah masih memilih metode konvensional ini karena faktor biaya operasional yang relatif murah. Padahal, dampak buruk lingkungan dan biaya pemulihan pascakebakaran jauh lebih besar daripada investasi teknologi pengolahan yang aman.
Kondisi tersebut berbeda dengan Swedia yang sudah menerapkan teknologi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL secara masif. Sistem modern ini bekerja secara spesifik dengan hanya membakar jenis limbah yang memiliki karakteristik mudah terbakar. Mekanisme kerja tersebut menghasilkan efisiensi energi yang jauh lebih tinggi dan meminimalkan sisa residu berbahaya.
Wahyu menerangkan bahwa instalasi PSEL yang efisien hanya memproses bahan-bahan yang memenuhi syarat pembakaran kering. Sebaliknya, pengelola fasilitas di Indonesia memasukkan seluruh jenis limbah ke dalam tempat pemrosesan, termasuk sisa makanan yang basah. Percampuran materi basah dan kering ini menurunkan tingkat efisiensi energi secara signifikan pada mesin pengolah.
Penerapan Sistem Open Dumping Menurut Data Efisiensi Energi
Proses pembakaran limbah di negara maju seperti Swedia berjalan sangat efektif karena masyarakat menjalankan sistem pemilahan sejak dari sumber rumah tangga. Warga memisahkan limbah kering dan basah secara ketat sebelum petugas mengangkutnya ke pusat pengolahan. Langkah pemilahan awal ini memastikan pasokan material untuk tungku pembakaran PSEL selalu berada dalam kondisi kering sempurna.
Wahyu menambahkan data bahwa negara maju yang menerapkan pemilahan ketat mampu menghasilkan daya listrik yang optimal. Fasilitas pengolahan di sana dapat memproduksi sekitar lima ratus hingga enam ratus kilowatt listrik dari setiap satu ton limbah. Angka produksi energi tersebut menunjukkan tingkat produktivitas yang sangat tinggi dari pemanfaatan barang bekas.
Sebaliknya, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa sisa makanan yang basah masih tercampur baur dengan limbah plastik atau kertas di dalam truk pengangkut. Kehadiran zat cair dari sisa makanan menurunkan kalori bakar dari material plastik dan kertas tersebut. Kenyataan ini membuat proses pembakaran membutuhkan energi tambahan yang justru memboroskan sumber daya.
Akibat percampuran limbah tersebut, tingkat produksi energi dari fasilitas pengolahan di dalam negeri menjadi tidak optimal. Wahyu memproyeksikan bahwa mesin pengolah di Indonesia kemungkinan hanya mampu menghasilkan sekitar tiga ratus hingga empat ratus kilowatt listrik per ton. Rendahnya capaian ini terjadi karena material penunjang pembakaran tidak berada dalam kondisi yang benar-benar kering.
Kegagalan pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga ini memperpanjang ketergantungan daerah terhadap sistem open dumping. Tanpa adanya pemisahan materi basah dan kering, teknologi pengolahan modern akan selalu mengalami kendala operasional dan finansial. Oleh karena itu, perbaikan sistem manajemen pembuangan harus menyentuh hulu perilaku masyarakat dan hilir infrastruktur teknologi secara bersamaan.
(Redaksi)
