Menurut, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin agar skripsi diganti dengan tugas akhir berbentuk jurnal ilmiah.
Selengkapnya
Guna mewujudkan pemerataan pendidikan inklusif, DPRD Kaltim mendorong Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah strategis, termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai .
Selengkapnya
Salah satu upaya peningkatan ekonomi dan kesejateraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan aset-aset pemda yang terbengkalai di Provinsi Kalimantan Timur.
Selengkapnya
Salah satu permasalahan pendidikan di Kaltim adalah hampir setengah dari lahan sekolah tingkat SMA, termasuk SMK dan sekolah luar biasa belum bersertifikat.
Selengkapnya
Wacana Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim akan berdampak pada motivasi bagi ASN.
Selengkapnya
Ia menyoroti pentingnya verifikasi yang tepat oleh perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan yang inklusif dalam persamaan gender.
Selengkapnya
Salehudin menekankan pentingnya memberikan ruang atau peluang kerja bagi para pengangguran ini. Dikatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak begitu fokus pada masalah ini.
Selengkapnya
DPRD Kaltim mengusulkan agar pembangunan fisik bangunan pendidikan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selengkapnya