IDENESIA.CO, SAMARINDA - Pada Senin (21/12/2022) dilaksanakan sidang paripurna oleh DPRD Samarinda, turut dihadiri Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Berkaitan dengan persoalan insentif guru non ASN yang sempat menjadi isu beberapa waktu lalu.
Awalnya, Andi Harun sampaikan mengenai responnya terkait dengan persoalan ini. Dia jelaskan, untuk TPP atau insentif guru non ASN ini sudah jadi atensinya.
"Saya selalu sampaikan di hadapan Sekda dan para asisten. Sudah berapa lama gaji sekecil ini yang diterima oleh para pegawai non ASN kita? Saatnya juga kita tingkatkan," ucap Andi Harun yang kemudian diberi tepuk tangan oleh kalangan dewan.
Dijelaskannya pula, bahwa Pemkot akan mengupayakan agar gaji guru non ASN ini bisa naik berkesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
"Setiap tahun akan kita tingkatkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Dan sebentar lagi akan kami sampaikan Perwali, karena selama ini tidak pernah dilakukan di Kota Samarinda. Adanya Perwali tentang perhitungan KKD (Kemampuan Keuangan Daerah) yang itu merupakan kewajiban dari UU. Dengan perhitungan (KKD), kita bisa tahu, dan akhirnya kita bisa memberikan pendapat, mengambil kebijakan yang bersifat obyektif, tidak politis dan semuanya didasari berdasarkan perhitungan," ujarnya.
Dijelaskan Andi Harun, bahwa perlunya dihadirkan Perwali tak lepas dari sikap kehati-hatian Pemkot dalam memutuskan suatu kebijakan.
"Pertimbangannya adalah bentuk prudent, sikap kehati-hatian. Kita saat ini sudah tahap final, menyusun kriteria. Saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin kita akan menerima cibiran, kita akan menerima kritikan, tapi tak apa-apa. Pada akhirnya teman-teman guru akan mengerti. Ini untuk menjaga perlindungan hukum terhadap pejabat pemerintah, termasuk kepada penerima, agar di kemudian hari tak berpotensi hukum kepada semua pihak," ucapnya.
