IDENESIA.CO, SAMARINDA – Diketahui adanya kebijakan pemerintah kota (Pemkot) Samarinda yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) melampirkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nantinya akan mencairkan TPP atau gaji/honorariumnya.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 970/2058/300.03 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditindaklanjuti dengan surat nomor 970/2571/300.03.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal menilai baik aturan yang mengharuskan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda untuk melampirkan bukti pembayaran PBB sebelum mencairkan TPP atau gaji/honorariumnya.

Joha menilai, aturan tersebut mampu membuat para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di Kota Tepian patuh membayar pajak dan dapat memberikan contoh kepada masyarakat.

“Itu strategi pemerintah agar semua aparatur itu patuh terhadap aturan berkaitan dengan pajak. Kami di legislatif juga memberlakukan yang sama,” kata Joha hari Rabu (28/9/2022) kemarin.

Meski demikian, aturan melampirkan PBB sebelum mencairkan TPP atau gaji itu ditengerai menyulitkan pegawai yang posisinya tak memiliki rumah dalam arti masih menyewa atau mengontrak, bahkan kos.