IDENESIA.CO – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menyoroti pentingnya penguatan sistem demokrasi Pancasila melalui pembenahan partai politik secara menyeluruh. Ia menyampaikan hal tersebut saat berbicara dalam forum RenTalks 2026 di SMA Labschool Cirendeu, Selasa (6/5/2026).
Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa para pendiri bangsa telah menetapkan demokrasi Pancasila sebagai fondasi utama kehidupan bernegara sejak awal kemerdekaan. Menurutnya, sistem ini merupakan jalan tengah terbaik karena menyatukan prosedur demokrasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Namun, ia menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kondisi kesehatan partai politik sebagai pilar utamanya.
“Para pendiri bangsa berketetapan memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah terbaik sejak awal republik ini berdiri. Demokrasi ini tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,” ujar sosok yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya.
Masalah Kaderisasi dan Politik Transaksional
Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa partai politik seharusnya menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan dan pendidikan politik bagi masyarakat. Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya tantangan demokrasi Pancasila yang serius akibat dominasi elit dan rendahnya meritokrasi dalam internal partai. Fenomena pragmatisme politik menyebabkan partai seringkali mengabaikan ideologi demi mengejar kemenangan jangka pendek dalam pemilu.
Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik memperkuat kondisi tersebut. Data Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya berada di angka 60 persen. Kondisi ini muncul karena publik lebih sering melihat kontestasi yang menonjolkan popularitas daripada kapasitas atau gagasan.
“Salah satu masalah utama dalam sistem demokrasi saat ini adalah fungsi partai politik yang belum optimal dalam melakukan kaderisasi serta rekrutmen kepemimpinan. Fenomena politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, hingga praktik politik uang masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius,” kata Bamsoet menjelaskan situasi kepartaian saat ini.
Dampak Korupsi Akibat Biaya Politik Tinggi
Bamsoet juga menyoroti kaitan erat antara sistem pendanaan partai dengan praktik korupsi di Indonesia. Ia merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan lebih dari 200 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga 2026. Biaya politik yang mahal sering kali mendorong politisi melakukan tindakan melanggar hukum demi menutup pengeluaran selama masa pemilihan.
Oleh karena itu, ia mendorong penguatan sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi. Ia menilai transparansi pendanaan menjadi kunci utama untuk melahirkan pemimpin berkualitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Pembenahan partai politik merupakan kebutuhan mendesak agar kualitas demokrasi nasional mengalami perbaikan signifikan.
Selain aspek internal partai, Bamsoet mengingatkan pentingnya memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat luas. Pendidikan politik yang baik akan membentuk pemilih yang lebih rasional dalam menentukan pilihan. Masyarakat yang cerdas secara politik tidak akan mudah terpengaruh oleh disinformasi maupun praktik politik uang yang merusak integritas pemilu.
Peran Negara dalam Menghadapi Tantangan Demokrasi Pancasila
Negara memegang tanggung jawab besar untuk memastikan sistem kepartaian berjalan secara sehat dan akuntabel. Melalui regulasi yang kuat, negara dapat mendorong partai politik agar lebih transparan dalam mengelola organisasi maupun keuangan. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan demokrasi Pancasila di era modern.
Partai politik yang kuat dan memiliki integritas tinggi akan menjadi mesin penggerak bagi kemajuan bangsa. Tanpa adanya perbaikan, demokrasi berisiko kehilangan arah ideologisnya dan terjebak dalam kepentingan transaksional semata. Bamsoet berharap partai politik kembali pada fungsinya sebagai penyambung kepentingan rakyat yang sejati.
“Negara wajib hadir untuk memperkuat sistem kepartaian agar lebih sehat, transparan, serta akuntabel. Keberadaan partai politik yang kuat dan berintegritas akan mengokohkan demokrasi Pancasila dalam menjawab berbagai tantangan zaman,” ucap Bamsoet mengakhiri pernyataannya.
(Redaksi)
