IDENESIA.CO – Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan target baru untuk mobilitas pegawai pemerintahan ke Kalimantan Timur.
Ketua Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa sebanyak 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menetap di ibu kota baru tersebut paling lambat pada tahun 2028.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari garis waktu (timeline) yang telah disusun secara mendetail oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pemerintah pusat berupaya memastikan transisi pemerintahan berjalan stabil dengan pemindahan personel yang terukur setiap tahunnya.
“Mulai tahun ini, ini sudah mulai di, benar-benar dibikin timeline-nya oleh Bu Menteri PAN-RB, untuk mulai tahun ini sampai dengan 2028 minimum 4.100 harus sudah pindah ke sini,” jelas Basuki saat memberikan keterangan resmi di IKN Nusantara, Senin (20/4/2026).
Progres Perpindahan ASN ke IKN dan Kesiapan Infrastruktur
Hingga saat ini, proses migrasi pegawai terus menunjukkan tren positif. Basuki mengungkapkan bahwa tercatat sudah ada 2.200 ASN yang menempati hunian dan bekerja di kawasan IKN. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan selesainya berbagai fasilitas pendukung dan gedung perkantoran.
Tingginya target perpindahan ASN ke IKN memicu percepatan pembangunan fisik di lapangan. Otorita IKN memfokuskan pengerjaan pada kompleks perkantoran utama, termasuk gedung eksekutif yang menjadi prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan setiap pegawai yang pindah memiliki fasilitas kerja yang memadai dan fungsional.
Basuki menambahkan bahwa infrastruktur dasar dan perumahan bagi para pegawai juga masuk dalam pengawasan ketat. Fokus pemerintah tidak hanya pada jumlah personel yang pindah, tetapi juga pada kenyamanan dan kelancaran birokrasi di lingkungan baru.
Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif Rampung 2028
Selain kantor kementerian, pemerintah sedang memacu pembangunan gedung parlemen (legislatif) dan lembaga yudikatif. Basuki memproyeksikan gedung-gedung vital ini akan selesai sepenuhnya paling lambat pada awal semester pertama tahun 2028. Kehadiran gedung-gedung ini menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan roda pemerintahan yang lengkap di Nusantara.
Presiden RI sendiri telah memberikan persetujuan resmi terkait desain akhir bangunan tersebut pada pekan lalu. Hal ini menjadi lampu hijau bagi tim konstruksi untuk segera memulai pekerjaan di lokasi yang telah ditentukan. “Kalau kantor-kantor ini 2027. Yudikatif, legislatif, 2027 harus selesai. Paling lambat semester I 2028,” tutur Basuki mengenai target pengerjaan fisik bangunan.
Pemerintah juga memastikan bahwa perubahan desain pada gedung parlemen dan yudikatif tidak mengganggu stabilitas anggaran. Meski ada penyesuaian bentuk arsitektur, kapasitas bangunan tetap sesuai dengan rencana awal sehingga tidak memerlukan penambahan dana yang signifikan.
Komitmen Pemerintah dalam Menyukseskan Perpindahan ASN ke IKN
Basuki Hadimuljono menjamin bahwa seluruh progres pembangunan di IKN berjalan tanpa kendala berarti. Koordinasi antar-lembaga, khususnya dengan Kementerian PAN-RB, memastikan bahwa ketersediaan gedung selalu selaras dengan jadwal kedatangan para pegawai.
“Enggak (perubahan anggaran). Kita enggak terlalu apa, dari segi kapasitasnya kan sama,” pungkas Basuki saat menanggapi pertanyaan mengenai efisiensi biaya pembangunan.
Optimisme ini memperkuat keyakinan publik bahwa proyek perpindahan ASN ke IKN akan mencapai target 4.100 orang tepat pada waktunya.
Dengan keterlibatan ribuan tenaga kerja konstruksi dan dukungan anggaran yang stabil, wajah IKN Nusantara akan semakin lengkap dengan kehadiran ribuan abdi negara dalam dua tahun ke depan. Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern dan efisien.
(Redaksi)
