Advertisement Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia
Advertisement Idenesia
Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia

Terkait Raperda Retribusi dan Pajak, DPRD Samarinda: Tinggal Menunggu Waktu Disahkan Saja

Redaksi Idenesia
Redaksi Idenesia
8 November 2022 • 2 menit baca • 1,398 pembaca
Terkait Raperda Retribusi dan Pajak, DPRD Samarinda: Tinggal Menunggu Waktu Disahkan Saja
Dokumentasi liputan pemberitaan seputar Terkait Raperda Retribusi dan Pajak, DPRD Samarinda: Tinggal Menunggu Waktu Disahkan Saja. (Foto: Dok. Idenesia)
Intisari Ide Berita

Poin Kunci & Ringkasan Berita

  • IDENESIA.CO, SAMARINDA -  Agar suatu kegiatan bisa berjalan diperlukan regulasi yang tepat.
  • Salah satunya Rancangan peraturan daerah (Raperda) Retribusi dan Pajak sedang disusun Pansus dan kini menunggu keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas.
  • Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik.
Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif

IDENESIA.CO, SAMARINDA –  Agar suatu kegiatan bisa berjalan diperlukan regulasi yang tepat.

Salah satunya Rancangan peraturan daerah (Raperda) Retribusi dan Pajak sedang disusun Pansus dan kini menunggu keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / In-Article Responsif

Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik.

Lanjut ia mengatakan raperda retribusi dan pajak sangat penting untuk diputuskan karena ini berkaitan dengan aturan PAD di Kota Samarinda.

“Memang kita masih menunggu hasil putusannya karena mengikut aturan pusat, jadi kini tinggal menunggu Permen (Peraturan Menteri) saja bahwa itu akan kita selesai. Kita baru koordinasi dengan OPD soal biaya ideal di Samarinda,” Kata Abdul Rofik, Senin (7/11/2022).

Abdul Rofik juga mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dan menyampaikan Raperda Retribusi dan Pajak kepada OPD terkait.
Dalam pertemuannya, kata Rofik, dibahas tarif atau biaya yang dikenakan OPD dalam menerapkan sewaan aset pemkot, seperti gedung yang ada di Gor Segiri dan tempat lainnya.

“Parameternya serta teknik ukurnya apa (untuk menentukan harga sewa), apakah itu sesuai dengan permen atau  inisiasi dari Pemerintah Kota, atau apakah dibuka ruang dalam menentukan retribusi,” pungkasnya.

Kemudian dalam melaksanakan, kata dia, pansus telah menyelesaikan beberapa raperda. Hanya saja saat ini ada beberapa yang menunggu pengesahannya dan ada yang masih dalam tahap proses. (Advertorial)

Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif
Bagikan artikel ini kepada rekan Anda:
Barometer Opini

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Gagasan / Berita Ini?

Suarakan perspektif publik Anda untuk mengawal berita dan kemajuan daerah.

0 Total Reaksi
Redaksi Idenesia
PENULIS / REDAKSI

Redaksi Idenesia

Jurnalis dan kontributor redaksi Idenesia yang berfokus pada liputan aktual, terpercaya, dan berimbang untuk kemajuan Indonesia.

Lihat Semua Berita dari Penulis
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified