IDENESIA.CO – Wali Kota Samarinda Andi Harun bergerak menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Kota Samarinda setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 42 persen.
Andi Harun memimpin langsung pertemuan strategis bersama jajaran Kemendagri di Jakarta pada Kamis (5/3/2026).
Andi Harun hadir bersama Sekretaris Daerah Samarinda Hero Mardanus serta sejumlah pimpinan OPD yang menangani pengelolaan keuangan dan fiskal daerah
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Samarinda memperbarui data fiskal yang menjadi dasar perhitungan dana transfer dari pemerintah pusat.
Andi Harun Tekankan Pentingnya Validitas Data DAU
Dalam forum bertajuk Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data TKD untuk Optimalisasi Dana TKD itu, Andi Harun menegaskan bahwa akurasi data sangat menentukan besaran Dana Alokasi Umum yang diterima daerah.
Ia bahkan meminta sejumlah pimpinan OPD mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Samarinda agar memahami langsung mekanisme perhitungan fiskal yang dipaparkan oleh para narasumber.
“Saya sengaja meminta pimpinan OPD terkait mengikuti secara daring hari ini karena kita ingin melakukan koreksi terhadap perhitungan DAU. Dasarnya harus data yang valid,” kata Andi Harun.
Ia menjelaskan bahwa pembaruan data menjadi langkah penting agar perhitungan dana transfer daerah mencerminkan kondisi riil Kota Samarinda saat ini.
“Dari pemaparan para narasumber, ternyata memang ada data yang perlu kita perbarui,” ujarnya.
Pemkot Samarinda Soroti Dampak Pembangunan IKN
Dalam forum tersebut, Andi Harun juga menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya layak menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menghitung DAU bagi Samarinda.
Ia menyoroti dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ikut mempengaruhi kondisi ekonomi dan pembangunan di wilayah sekitar, termasuk Samarinda.
Peningkatan aktivitas pembangunan memicu kebutuhan besar terhadap material konstruksi serta menyebabkan kenaikan harga di berbagai sektor.
Selain itu, Samarinda juga menampung jumlah penduduk non permanen yang cukup tinggi karena banyak pekerja dan pelaku usaha datang beraktivitas di kota ini.
Namun sebagian dari mereka belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perhitungan fiskal yang dapat pemerintah pusat gunakan untuk menentukan besaran dana transfer daerah.
Samarinda Usulkan Peninjauan Kota Pembanding
Andi Harun juga mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali kota pembanding yang berguna dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum.
Menurutnya, karakteristik Samarinda memiliki dinamika tersendiri sehingga perlu jadi pertimbangan secara lebih proporsional dalam perhitungan fiskal nasional.
Melalui pembaruan data dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat memperoleh alokasi DAU yang lebih optimal pada masa mendatang.
Harapannya tambahan anggaran mampu menjaga keberlanjutan pembangunan kota sekaligus memastikan berbagai program pelayanan publik tetap berjalan bagi masyarakat.
(Redaksi)
