IDENESIA.CO – Insiden berdarah kembali mengguncang misi kemanusiaan internasional di Timur Tengah. Seorang prajurit asal Prancis yang bertugas dalam Pasukan Perdamaian UNIFIL gugur setelah serangan senjata tajam melanda patroli mereka di desa Ghanduriyah, Lebanon Selatan, pada Sabtu (18/4/2026). Peristiwa ini memicu gelombang kecaman global karena terjadi di tengah periode gencatan senjata yang sangat rapuh.
Laporan resmi mengidentifikasi korban jiwa sebagai Florian Montorio, anggota Resimen Insinyur Parasut ke-17. Selain merenggut nyawa Montorio, serangan tersebut juga melukai tiga personel lainnya, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis. Insiden ini bermula saat tim sedang menjalankan misi pembersihan bahan peledak di sepanjang jalur strategis wilayah tersebut.
Kronologi Serangan Terhadap Pasukan Perdamaian UNIFIL
Pihak UNIFIL menjelaskan bahwa patroli rutin mereka mendadak mendapat tembakan senjata ringan dari aktor non-negara. Penyerangan ini terjadi secara langsung dan terarah ketika para prajurit sedang memastikan keamanan jalan bagi warga sipil. Hasil pengkajian awal menunjukkan bahwa tindakan pengecut ini merupakan sebuah “serangan yang disengaja” terhadap simbol perdamaian dunia.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bereaksi keras atas hilangnya nyawa prajuritnya. Macron menegaskan bahwa bukti-bukti di lapangan mengarah pada keterlibatan kelompok bersenjata yang mendapat dukungan dari Iran. Ia mendesak otoritas Lebanon untuk segera menyeret para pelaku ke meja hijau dan bertanggung jawab atas aksi kriminal tersebut.
Senada dengan Macron, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, turut mengutuk keras kekerasan ini. Salam menilai perilaku tidak bertanggung jawab tersebut memberikan dampak buruk bagi citra Lebanon di mata internasional. Ia segera memerintahkan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik penembakan tersebut demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara penyumbang pasukan.
Tudingan terhadap Hizbullah dan Respon Internasional
Meskipun pengkajian awal mengaitkan insiden ini dengan kelompok tertentu, Hizbullah dengan tegas membantah keterlibatan mereka. Melalui pernyataan resminya, kelompok tersebut meminta semua pihak untuk bersikap hati-hati dalam memberikan penilaian sebelum hasil investigasi militer Lebanon keluar. Mereka menekankan pentingnya menunggu fakta hukum yang jelas terkait peristiwa di wilayah Ghandouriyeh-Bint Jbeil itu.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan tegas dari markas besar PBB. Guterres mendesak seluruh pihak yang bertikai untuk menghormati penghentian permusuhan. Ia mengingatkan bahwa keselamatan Pasukan Perdamaian UNIFIL adalah prioritas mutlak yang dilindungi oleh hukum internasional, sehingga segala bentuk provokasi bersenjata harus segera berhenti.
Kematian Florian Montorio menjadi pengingat pahit tentang tingginya risiko yang dihadapi oleh para penjaga perdamaian di zona konflik. Dunia internasional kini menanti langkah nyata dari pemerintah Lebanon untuk menjamin keamanan personel PBB yang bertugas di sana.
Indonesia Tegaskan Dukungan untuk Pasukan Perdamaian UNIFIL
Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat situasi ini. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Prancis. Indonesia menganggap serangan di tengah masa gencatan senjata 10 hari sebagai tindakan yang benar-benar tidak dapat diterima oleh akal sehat maupun hukum humaniter.
Kemlu RI menegaskan bahwa semua pihak wajib menahan diri agar tidak memperburuk eskalasi konflik yang sudah memanas. Pelanggaran terhadap kesepakatan damai hanya akan membahayakan keselamatan personel di lapangan dan menghambat proses negosiasi yang sedang berjalan. Indonesia menuntut penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara dan perlindungan bagi seluruh Pasukan Perdamaian UNIFIL.
Melalui pernyataan resminya di media sosial, Indonesia mengajak komunitas global untuk terus mengawal gencatan senjata ini. Stabilitas di Lebanon Selatan sangat bergantung pada komitmen semua aktor untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan segala bentuk kekerasan bersenjata yang merugikan misi kemanusiaan.
(Redaksi)
