IDENESIA.CO – Polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali mengemuka setelah putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyuarakan peringatan terbuka. Ia menilai kebijakan tersebut menyimpan risiko besar dan berpotensi menyeret ormas, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), ke pusaran kepentingan politik praktis.
Peringatan itu Yenny sampaikan dalam sambutannya pada Haul ke-16 Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam. Di hadapan para kiai, santri, dan jamaah, Yenny menegaskan bahwa NU harus bersikap waspada agar tidak dijadikan alat legitimasi oleh kekuatan politik tertentu yang memiliki agenda terselubung.
Menurut Yenny, kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Ia menilai, di balik kebijakan itu terdapat kepentingan politik yang berpotensi merusak marwah dan independensi organisasi keagamaan.
NU Diminta Tidak Tergelincir Kepentingan Politik
Yenny menekankan bahwa NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi keagamaan dan sosial yang berdiri di atas kepentingan umat, bukan kepentingan partai politik. Karena itu, ia meminta seluruh elemen NU, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk membaca situasi secara jernih.
“NU harus sangat berhati-hati. Jangan sampai nama besar NU dipakai untuk membenarkan kepentingan politik tertentu,” ujar Yenny dalam pidatonya.
Ia menilai, keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang bukan hanya persoalan teknis atau ekonomi, melainkan juga menyangkut posisi moral dan politik organisasi tersebut di mata publik. Jika tidak dikelola secara transparan dan profesional, kebijakan itu justru dapat memicu konflik internal dan merusak kepercayaan warga nahdliyin.
Yenny mengingatkan bahwa Gus Dur sepanjang hidupnya selalu menjaga jarak NU dari kekuasaan politik praktis. Prinsip tersebut, menurutnya, perlu terus dijaga agar NU tetap menjadi kekuatan moral yang independen.
Cerita Diskusi dengan Luhut Binsar Pandjaitan
Dalam sambutannya, Yenny juga mengungkapkan hasil diskusi pribadinya dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Nama Luhut kerap disebut-sebut publik sebagai sosok di balik terbitnya regulasi terkait izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan.
Namun, Yenny menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia menyebut Luhut justru menyatakan penolakan sejak awal terhadap kebijakan tersebut.
“Beliau mengatakan kepada saya, sejak awal tidak setuju ormas diberi tambang. Karena itu, beliau tidak mau menandatangani,” ujar Yenny menirukan pernyataan Luhut.
Menurut Yenny, Luhut memahami betul kompleksitas dunia pertambangan karena memiliki pengalaman panjang di sektor tersebut. Pengelolaan tambang, kata Yenny, memerlukan keahlian khusus, modal besar, serta kemampuan meredam konflik yang kerap muncul di lapangan.
“Beliau tahu betul betapa rumitnya mengelola tambang. Kalau tidak dengan tangan yang sangat dingin, tambang justru bisa menimbulkan perpecahan,” kata Yenny.
Menteri yang Ngotot Dorong Izin Tambang Ormas
Lebih jauh, Yenny mengungkapkan kegelisahannya setelah mengetahui adanya sosok menteri yang disebut-sebut sangat ngotot mendorong pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan. Ia mengaku secara langsung menanyakan hal tersebut kepada Luhut.
“Saya tanya, kalau bukan Pak Luhut, lalu siapa yang ngotot? Jawabannya, ada seorang menteri yang sangat ngotot agar izin tambang itu diteken,” ungkap Yenny.
Yenny tidak menyebutkan nama menteri yang dimaksud. Namun, ia mengaku mendapatkan informasi dari sejumlah jurnalis bahwa menteri tersebut memiliki afiliasi politik tertentu. Menurut informasi yang ia terima, izin tambang diberikan terutama kepada ormas-ormas keagamaan yang dinilai dekat atau berafiliasi dengan partai politik sang menteri.
“Teman-teman wartawan menyampaikan kepada saya bahwa izin tambang itu diberikan kepada ormas-ormas yang berafiliasi dengan partainya,” kata Yenny.
Pernyataan ini, menurut Yenny, semakin memperkuat dugaan bahwa kebijakan tersebut tidak lepas dari kepentingan partisan. Ia khawatir, NU dan ormas keagamaan lain hanya dijadikan kendaraan untuk memperluas pengaruh politik.
Risiko Konflik dan Kerusakan Citra Ormas
Yenny menilai, jika NU menerima konsesi tambang tanpa kajian mendalam, organisasi tersebut berpotensi menghadapi berbagai risiko. Selain risiko lingkungan dan sosial, pengelolaan tambang juga berpotensi memicu konflik internal di tubuh ormas.
“Tambang itu bukan hanya soal untung-rugi ekonomi. Ada konflik lahan, konflik dengan masyarakat, dan persoalan lingkungan. Kalau NU masuk ke situ tanpa kesiapan, risikonya sangat besar,” ujar Yenny.
Ia menegaskan bahwa NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang menjaga nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan pada masyarakat kecil. Karena itu, keterlibatan dalam bisnis tambang harus dipertimbangkan secara matang agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
Yenny kembali mengajak para kiai dan pengurus NU untuk menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, kekuatan NU justru terletak pada integritas moral dan kepercayaan publik yang selama ini terjaga.
“NU terlalu besar dan terlalu berharga untuk dijadikan alat kepentingan siapa pun,” pungkas Yenny.
(Redaksi)