Sementara itu, kronologi versi polisi yang dilansir dari Kompas.com, Kombes Pol Benny menjelaskan, kerusuhan tersebut diawali ketika dua warga Sinakma menyetop sebuah mobil pedagangan kelontong yang diduga ingin melakukan penculikan anak.

"Saat itu ada warga yang melapor kepada polisi dan kemudian Kapolres mendatangi lokasi kejadian untuk bernegosiasi dengan warga," kata Benny di Mimika.

Benny menyebut, saat Kapolres Jayawijaya membujuk warga untuk menyelesaikan masalah di Mapolres, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang dan berteriak-teriak.

"Polisi kemudian memberi tembakan peringatan tapi tidak diindahkan massa yang justru semakin brutal," kata dia.
Dilansir dari Tribunnews, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S Napitupulu menjelaskan, awal pemicu kemarahan massa, yaitu “warga melihat ada kendaraan membawa anak kecil yang diduga sebagai penculikan,” katanya.

Napitupulu menambahkan, kemudian polisi merespon dengan cepat dan mengajak penyelesaian masalah di kantor polisi.

Namun, saat polisi ingin kembali ke markasnya guna melakukan pertemuan, sekelompok massa tidak terima dan melakukan penyerangan terhadap aparat dan berujung ada pembakaran terhadap rumah warga.
Topik terkait

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan ada 18 orang personel TNI dan Polri yang terluka.

"Atas insiden di Wamena, korban luka-luka dari aparat ada 18 orang, yang 16 di antaranya terkena lemparan batu dan 2 orang terkena panah, yakni 1 perwira polisi dan 1 anggota TNI. Dan ini sudah kita minta untuk segera ditangani," ujar Fakhiri seperti dilansir detikSulsel, Jumat (24/2).

Fakhiri mengatakan ada 10 orang yang tewas dan 14 warga mengalami luka-luka. Dia mengatakan ada 13 rumah yang dibakar saat kerusuhan pecah.

"Jadi 10 korban jiwa ini dua di antaranya merupakan korban dari amukan massa perusuh. Lalu delapan orang lainnya merupakan massa perusuh," bebernya.

Komnas HAM pun mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus menimbulkan kematian bagi warga.

Komnas HAM juga meminta adanya upaya pemulihan terhadap korban dan keluarga korban.

(Redaksi)