IDENESIA.CO – Pemerintah Thailand menegaskan akan melanjutkan operasi militer di wilayah perbatasan yang disengketakan dengan Kamboja. Sikap itu muncul meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menengahi gencatan senjata antara kedua negara. Militer Thailand bahkan mengerahkan jet tempur untuk melakukan serangan udara hanya beberapa jam setelah pernyataan Trump tersebut.
Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa negaranya tidak pernah menyepakati gencatan senjata. Pemerintah Thailand, menurut Anutin, tetap memprioritaskan perlindungan wilayah dan keselamatan warga negara di kawasan perbatasan.
Operasi Militer Thailand Tetap Berjalan di Tengah Klaim Mediasi AS
Anutin Charnvirakul menyampaikan bahwa Thailand akan terus menjalankan aksi militer selama negara tersebut masih menghadapi ancaman nyata. Pemerintah Thailand menilai situasi keamanan di perbatasan belum kondusif dan memerlukan langkah tegas dari militer.
“Thailand akan terus bertindak sampai kami tidak lagi merasakan bahaya dan ancaman terhadap tanah dan rakyat kami,” kata Anutin Charnvirakul dalam pernyataan resmi.
Militer Thailand melancarkan serangan udara menggunakan jet tempur ke wilayah perbatasan yang disengketakan. Aksi tersebut terjadi beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan klaim keberhasilan mediasi gencatan senjata.
Trump menyampaikan klaim tersebut setelah berbicara langsung dengan Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Jumat. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan kedua pemimpin telah sepakat menghentikan seluruh penembakan.
Namun, tindakan militer Thailand di lapangan menunjukkan sikap berbeda. Pemerintah Thailand menilai belum ada kondisi yang memungkinkan penghentian operasi.
Anutin Tegaskan Tidak Ada Kesepakatan Gencatan Senjata
Perdana Menteri sementara Thailand secara terbuka membantah klaim gencatan senjata yang disampaikan Trump. Anutin Charnvirakul menyampaikan bantahan tersebut melalui akun Facebook pribadinya.
“Saya ingin memperjelas. Tindakan kami pagi ini sudah berbicara,” tulis Anutin, dikutip dari CNBC International, Minggu (14/12/2025).
Pernyataan itu menegaskan posisi resmi Thailand bahwa tidak ada kesepakatan penghentian tembakan. Anutin juga menekankan bahwa setiap keputusan terkait gencatan senjata harus melalui proses pembicaraan formal dan mempertimbangkan situasi di lapangan.
Dalam konferensi pers, Anutin yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand menyampaikan bahwa negaranya tidak bisa mengumumkan gencatan senjata saat pertempuran masih berlangsung.
“Kami tidak bisa begitu saja mengumumkan gencatan senjata sementara pertempuran masih berlangsung,” ujar Anutin Charnvirakul.
Ia menambahkan bahwa Thailand tetap membuka ruang komunikasi diplomatik, tetapi pemerintah tidak akan mengambil langkah sepihak yang berpotensi membahayakan keamanan nasional.
Gedung Putih Dorong Kepatuhan atas Komitmen Perdamaian
Meski mendapat bantahan dari Thailand, pemerintah Amerika Serikat tetap mendorong semua pihak untuk menghormati komitmen yang telah dibahas. Gedung Putih menyampaikan pernyataan resmi terkait sikap Presiden Donald Trump.
Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa Trump mengharapkan semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibicarakan dalam proses mediasi.
“Presiden mengharapkan semua pihak untuk sepenuhnya menghormati komitmen yang telah mereka buat dalam menandatangani perjanjian ini, dan beliau akan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang diperlukan untuk menghentikan pembunuhan dan memastikan perdamaian yang langgeng,” kata juru bicara tersebut.
Pemerintah AS juga menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemantauan di wilayah konflik guna mencegah eskalasi lanjutan.
Kamboja Sambut Mediasi Malaysia sebagai Ketua ASEAN
Berbeda dengan Thailand, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menunjukkan sikap terbuka terhadap upaya mediasi regional. Hun Manet menyampaikan bahwa pemerintah Kamboja menyambut baik usulan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menghentikan permusuhan.
Hun Manet menyampaikan pernyataan tersebut melalui unggahan Facebook pada Sabtu. Ia menilai keterlibatan ASEAN penting untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Malaysia saat ini memegang posisi Ketua ASEAN. Anwar Ibrahim aktif mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Dalam unggahan Facebook resminya, Anwar mendesak Thailand dan Kamboja menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut.
Anwar menyerukan penghentian penggunaan kekuatan bersenjata dan pergerakan maju unit militer mulai Sabtu (13/12/2025) pukul 15.00 WIB. Ia menegaskan bahwa eskalasi konflik dapat merusak stabilitas kawasan.
ASEAN Siapkan Tim Pengamat, Thailand Tetap Tolak Istilah Gencatan Senjata
Anwar Ibrahim juga mengumumkan rencana pengerahan tim pengamat ASEAN ke wilayah perbatasan Thailand-Kamboja. Tim tersebut akan dipimpin oleh kepala angkatan bersenjata Malaysia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat akan menyediakan kemampuan pemantauan satelit untuk mendukung pengawasan di lapangan.
Meski menyambut rencana pengiriman tim pengamat, pemerintah Thailand tetap menolak penggunaan istilah gencatan senjata. Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa Thailand belum menyepakati penghentian operasi militer dalam bentuk apa pun.
“Belum ada kesepakatan untuk menghentikan apa pun,” kata Anutin saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan Malaysia.
Ia menegaskan bahwa Thailand bersedia bekerja sama dengan tim pengamat ASEAN. Namun, ia kembali menekankan bahwa pembicaraan resmi harus mendahului setiap keputusan penghentian tembakan.
Konflik perbatasan Thailand dan Kamboja telah berlangsung lama dan beberapa kali memicu bentrokan bersenjata. Ketegangan terbaru kembali meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan di Asia Tenggara.
Hingga saat ini, pemerintah Thailand tetap menjalankan operasi militer di perbatasan. Di sisi lain, Kamboja dan sejumlah negara ASEAN terus mendorong pendekatan diplomatik untuk mencegah konflik meluas.
(Redaksi)
