IDENESIA.CO – Partai Gerindra menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai besutan Prabowo Subianto itu menilai mekanisme pemilihan tidak langsung lebih efisien, baik dari sisi anggaran negara, proses politik, maupun pengendalian biaya politik yang selama ini membebani calon kepala daerah.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, dalam keterangan resminya pada Senin (29/12/2025). Ia menegaskan bahwa Gerindra berada pada posisi mendukung rencana pilkada melalui DPRD, baik untuk pemilihan bupati, wali kota, maupun gubernur.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono.
Menurutnya, wacana tersebut perlu dibahas secara serius karena menyangkut efektivitas demokrasi lokal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Gerindra Nilai Pilkada DPRD Lebih Efisien
Sugiono menilai pilkada melalui DPRD menawarkan efisiensi yang signifikan dibandingkan pilkada langsung. Ia menyebut efisiensi itu mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran negara dan ongkos politik.
Ia menyoroti lonjakan anggaran pilkada yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sugiono mencatat bahwa dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun. Angka tersebut kemudian melonjak tajam hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada pelaksanaan pilkada 2024.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono.
Ia menilai anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk program pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan layanan publik di daerah.
Ongkos Politik Dinilai Menghambat Kandidat Berkualitas
Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam pilkada langsung. Menurutnya, biaya kampanye yang sangat tinggi sering kali menjadi penghalang bagi figur-figur potensial yang memiliki kapasitas dan integritas.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” ujarnya.
Sugiono menilai sistem pilkada langsung saat ini cenderung memberi ruang lebih besar bagi calon yang memiliki modal finansial kuat, bukan semata-mata kemampuan dan rekam jejak pengabdian.
Ia menegaskan bahwa negara perlu mencari mekanisme yang memungkinkan tokoh-tokoh berkualitas maju tanpa terbebani biaya kampanye yang luar biasa besar.
“Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” tegasnya.
Demokrasi Tetap Terjaga Lewat Wakil Rakyat
Sugiono menepis anggapan bahwa pilkada melalui DPRD akan menghilangkan esensi demokrasi. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum legislatif.
Menurutnya, legitimasi demokrasi tetap terjaga karena keputusan DPRD sejatinya merepresentasikan kehendak konstituen di daerah.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya, itu cenderung lebih ketat. Kalau partai politik ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ujar Sugiono.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tetap dapat mengawasi proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD secara langsung, termasuk menilai sikap dan keputusan partai politik dalam menentukan pilihan.
Potensi Tekan Polarisasi Politik Lokal
Sugiono juga menilai pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, pilkada langsung kerap memicu ketegangan sosial, konflik horizontal, hingga perpecahan di tingkat akar rumput.
Ia menilai pemilihan melalui DPRD dapat meredam tensi politik karena kontestasi tidak berlangsung langsung di tengah masyarakat luas.
Meski demikian, Sugiono menegaskan bahwa wacana ini tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa. Ia mendorong pembahasan yang komprehensif dan inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Rencana ini harus dibahas dan dikaji secara mendalam. Jangan sampai kemudian berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ujarnya.
Dengan sikap tersebut, Gerindra menempatkan diri sebagai partai yang mendorong evaluasi sistem demokrasi lokal secara terbuka. Partai ini menilai efisiensi anggaran, pengendalian biaya politik, dan stabilitas sosial sebagai faktor penting yang patut dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan pilkada ke depan.
(Redaksi)