IDENESIA.CO – Prabowo Subianto menetapkan target ambisius penyitaan 4 hingga 5 juta hektare lahan sawit ilegal sepanjang 2026. Presiden mengumumkan rencana strategis ini saat menghadiri agenda Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Kepala negara mengungkapkan pemerintah telah menertibkan hampir 4 juta hektare lahan sawit bermasalah pada periode sebelumnya. Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah memberantas praktik perkebunan ilegal di kawasan hutan negara yang merugikan perekonomian nasional.
“Kita sudah berhasil menyita dan menertibkan hampir 4 juta hektare lahan sawit yang selama ini melanggar aturan dan merugikan negara. Tahun 2026 ini, saya targetkan 4 sampai 5 juta hektare lagi lahan bermasalah harus kembali ke pangkuan negara,” kata Presiden di hadapan petani dan pejabat yang hadir.
Prabowo Subianto Tekankan Penyelamatan Aset Negara
Presiden menjelaskan program penyitaan lahan sawit bermasalah melampaui sekadar penegakan hukum. Pemerintah memandang langkah ini sebagai strategi menyelamatkan potensi pendapatan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah dari pengelolaan sumber daya alam.
Prabowo menyebut penertiban lahan sawit ilegal sejalan dengan kampanye memberantas korupsi dan pencurian kekayaan negara. Pemerintah menilai operasional perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa izin resmi merugikan perekonomian nasional dalam skala masif.
Kepala negara menegaskan pengembalian lahan negara bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil penyitaan untuk program pertanian produktif yang mendukung ketahanan pangan nasional.
“Tujuannya jelas, uang rakyat kembali ke rakyat, dan lahan negara digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden Instruksikan Kejaksaan Abaikan Lobi Pengusaha
Prabowo memberikan instruksi tegas kepada Jaksa Agung dan jajaran Jaksa Pengacara Negara Khusus Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus). Presiden meminta aparat penegak hukum mengabaikan upaya lobi atau intervensi dari pengusaha pelanggar aturan.
“Saya minta seluruh jajaran, terutama Jaksa Agung dan Jampidsus, terus melaju. Jangan dengarkan lobi-lobi. Kita harus berani. Kekayaan kita tidak boleh lagi dicuri,” ujar Prabowo dengan tegas.
Kepala negara menekankan kejaksaan harus fokus pada kepentingan rakyat tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun. Pemerintah menganggap independensi lembaga penegak hukum menjadi kunci keberhasilan program penertiban lahan dan tambang ilegal.
Presiden menggunakan analogi Kabinet Merah Putih sebagai tim sepak bola yang solid. Prabowo menilai setiap menteri dan pejabat harus menjalankan fungsi masing-masing dalam menjaga aset negara tanpa menunggu perintah detail di setiap langkah.
Pemerintah Rangkap Penertiban Tambang Ilegal
Selain menertibkan lahan sawit bermasalah, pemerintah juga membidik ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Presiden menilai tambang ilegal telah menguras kekayaan alam Indonesia tanpa memberikan kontribusi kepada negara.
Prabowo menegaskan pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Langkah ini bertujuan mengembalikan potensi pendapatan negara yang selama ini bocor akibat praktik ilegal di sektor pertambangan.
Pemerintah memastikan proses penyitaan lahan dan penertiban tambang ilegal berjalan sesuai koridor hukum. Jaksa Agung dan Jampidsus mendapat mandat penuh melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran.
Program Penyitaan Dukung Swasembada Pangan
Pemerintah menghubungkan program penyitaan lahan bermasalah dengan visi mencapai swasembada pangan nasional. Presiden menegaskan lahan yang kembali ke negara akan dikelola produktif untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Prabowo menjelaskan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil penyitaan untuk program pertanian yang mendukung kemandirian pangan. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk pangan dari negara lain.
Kepala negara meyakini target penyitaan 4 hingga 5 juta hektare lahan sawit bermasalah pada 2026 dapat tercapai. Prabowo meminta dukungan seluruh jajaran pemerintahan dan penegak hukum untuk memastikan program berjalan optimal.
Komitmen Berantas Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Langkah tegas pemerintah menyita lahan sawit ilegal mencerminkan komitmen serius memberantas korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Prabowo menilai praktik perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa izin telah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan perekonomian nasional.
Pemerintah akan memastikan proses penyitaan lahan melibatkan seluruh aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku. Target penyitaan lahan sawit bermasalah menjadi bagian dari strategi komprehensif mengembalikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.
Presiden menekankan seluruh lini pemerintahan harus bekerja sama memastikan target penyitaan lahan tercapai sepanjang 2026. Pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan penertiban lahan sawit dan tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia.
Prabowo optimis program penertiban lahan sawit ilegal akan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Pemerintah menargetkan pemanfaatan optimal lahan hasil penyitaan untuk program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia.
(Redaksi)
