IDENESIA.CO – Topik perbandingan Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dan GratisPol Pendidikan menjadi sorotan dalam aksi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur Rudy Mas’ud menemui langsung massa aksi dan memaparkan data resmi penerima serta alokasi anggaran kedua program tersebut secara terbuka.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) meminta transparansi penerima GratisPol. Mereka menyoroti laporan adanya mahasiswa yang tidak lolos bantuan meskipun merasa telah memenuhi syarat administrasi yang ditentukan.
Rudy Paparkan Data GratisPol dan BKT di Hadapan Massa
Dalam dialog terbuka, Rudy meminta mahasiswa melihat data penerima secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya ketimpangan.
“Adik-adik semua, ada yang punya data berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau GratisPol?” tanya Rudy di hadapan peserta aksi.
Ia menjelaskan bahwa Program GratisPol 2025 telah menjangkau 24.890 mahasiswa meski baru berjalan setengah tahun anggaran. Sementara itu, Program BKT pada masa kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi menyalurkan Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa selama periode 2019–2023.
BKT Tuntas mencakup 25.358 penerima dengan total Rp743,6 miliar, sedangkan BKT Stimulan menyasar 44.273 penerima dengan anggaran Rp268,6 miliar.
Target GratisPol 2026 Naik Signifikan hingga 158.981 Mahasiswa
Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima bantuan GratisPol pada 2026 dengan total anggaran Rp1,38 triliun. Pemerintah mengalokasikan Rp1,18 triliun untuk 149.307 mahasiswa S1, kemudian Rp133,6 miliar untuk 7.449 mahasiswa S2 dan S3.
Program tersebut juga menjangkau 892 mahasiswa di luar Kaltim dan 133 mahasiswa luar negeri, serta 1.200 penerima dalam skema GratisPol Khusus.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” tegas Rudy.
Ia menekankan bahwa Pemprov tidak menentukan penerima secara sepihak. Pemerintah membayarkan bantuan langsung kepada 52 perguruan tinggi negeri dan swasta, sementara kampus melakukan verifikasi administratif dan akademik.
“Kita bayar langsung ke 52 kampus negeri dan swasta. Kampus yang melakukan verifikasi. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak dihitung,” jelasnya.
Tantangan Fiskal dan Komitmen Pendidikan di Era IKN
Rudy juga mengakui APBD Kaltim mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov tetap memprioritaskan pendidikan sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kesiapan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing.
“Kaltim ini etalase Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Pendidikanlah yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kemunduran,” ujarnya.
(Redaksi)