IDENESIA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) merespons aksi simbolik “kartu merah” yang ditunjukkan mahasiswa dalam diskusi publik program pendidikan gratis di kampus Universitas Mulawarman, Selasa (31/3/2026). Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, kritik tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan program “Gratis Pol”.
Aksi kartu merah muncul di tengah forum yang membahas “Janji Pendidikan Gratis dan Realitas Implementasinya”. Meski sempat menyita perhatian, jalannya diskusi tetap berlangsung kondusif.
“Memang tadi ada insiden kecil terkait kartu merah. Tapi kami tidak tahu itu ditujukan kepada siapa dan berapa jumlahnya. Bagi kami, itu bagian dari aspirasi mahasiswa yang harus kita tampung,” ujar Seno kepada awak media.
Pemprov Kaltim Hormati Kritik Mahasiswa
Seno menegaskan, pemerintah daerah tidak mempermasalahkan bentuk kritik yang mahasiswa sampaikan. Ia justru melihatnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi di ruang akademik.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga aspirasi mereka harus didengar, bukan dihindari.
“Mahasiswa adalah generasi penerus. Mereka yang nanti akan menggantikan kita. Jadi semua aspirasi harus kita rangkul,” tegasnya.
Program Gratis Pol Tetap Berlanjut
Dalam forum tersebut, Seno kembali menegaskan bahwa program “Gratis Pol” merupakan langkah strategis Pemprov Kaltim untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
Program ini ditujukan untuk meringankan biaya kuliah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
“Dari hati yang paling dalam, kami ingin masa depan anak-anak kita terjamin. Kami ingin kuliah mereka bisa dibiayai oleh negara,” ujarnya.
Sosialisasi Jadi Evaluasi Utama
Meski program tetap berjalan, Seno mengakui masih ada kendala dalam implementasi, terutama pada aspek sosialisasi. Banyak mahasiswa mengaku belum memahami secara utuh mekanisme program tersebut.
“Ada beberapa keluhan, terutama soal kurangnya informasi yang jelas. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltim akan memperkuat sistem informasi melalui pembentukan call center khusus yang dapat mahasiswa akses.
“Kami akan buat satu call center dengan operator khusus, sehingga mahasiswa tidak bingung mencari informasi. Bahkan kami pertimbangkan untuk layanan 24 jam,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan turun langsung ke kampus-kampus di seluruh Kaltim untuk melakukan sosialisasi.
“Kami akan bekerja sama dengan rektor-rektor. Tim dari pemerintah provinsi akan turun langsung ke kampus untuk memberikan penjelasan,” tambah Seno.
Wagub KaltimTanggapi Isu Pj Sekda Samarinda
Dalam kesempatan yang sama, Seno juga meluruskan isu terkait proses penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Samarinda yang tertahan di tingkat provinsi.
Ia memastikan tidak ada hambatan administratif dalam proses tersebut.
“Tidak ada itu. Hanya ada kesalahan dalam draft surat, jadi kami minta diperbaiki oleh BKD. Itu saja,” tegasnya.
Dialog Jadi Kunci Perbaikan Kebijakan
Diskusi antara mahasiswa dan pemerintah daerah menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap implementasi program pendidikan gratis. Namun, kedua pihak sepakat bahwa dialog terbuka menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan tersebut.
Pemprov Kaltim menilai kritik mahasiswa sebagai bahan evaluasi, sementara mahasiswa memanfaatkan forum sebagai ruang menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dengan penguatan komunikasi dan sosialisasi, pemerintah berharap program “Gratis Pol” dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran di seluruh Kalimantan Timur.
(Redaksi)
