IDENESIA.CO – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkap kebutuhan anggaran untuk menjalankan delapan Prioritas Nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2027 mencapai Rp1.529,94 triliun.
Angka tersebut tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pemerintah akan memakai anggaran itu untuk mendukung program pembangunan nasional, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga reformasi hukum.
Dokumen RKP 2027 menjelaskan pemerintah akan membiayai program prioritas melalui APBN, belanja kementerian/lembaga, serta kerja sama dengan sektor non-pemerintah.
8 Prioritas Nasional Jadi Fokus Pembangunan
Pemerintah membagi agenda pembangunan 2027 ke dalam delapan Prioritas Nasional.
Prioritas Nasional 1 fokus pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan kebutuhan dana Rp1,42 triliun.
Selanjutnya, Prioritas Nasional 2 membutuhkan Rp337,18 triliun untuk mendukung pertahanan keamanan negara dan memperkuat kemandirian bangsa.
Program tersebut mencakup swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Prioritas Nasional 3 masuk dalam agenda penguatan infrastruktur, konektivitas, dan transformasi ekonomi nasional.
Program SDM dan Pendidikan Serap Anggaran Terbesar
Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai program dengan anggaran terbesar.
Prioritas Nasional 4 membutuhkan dana Rp644,72 triliun. Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Prioritas Nasional 5 memperoleh anggaran Rp40,13 triliun untuk melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui pengembangan industri nasional.
Desa, Reformasi Hukum, dan Lingkungan Jadi Prioritas
Prioritas Nasional 6 membutuhkan dana Rp310,40 triliun untuk pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Prioritas Nasional 7 mendapat alokasi Rp47,01 triliun untuk reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Program tersebut juga mencakup pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Di sisi lain, Prioritas Nasional 8 memperoleh anggaran Rp41,19 triliun untuk program pelestarian lingkungan, penguatan budaya, dan peningkatan toleransi antarumat beragama.
Pemerintah Andalkan Blended Finance
Dalam dokumen RKP 2027, pemerintah menegaskan pendanaan program prioritas tidak hanya mengandalkan APBN.
Pemerintah akan memperluas kerja sama dengan badan usaha dan pihak lain melalui skema blended finance atau bauran pendanaan.
Melalui skema itu, APBN akan berfungsi sebagai katalis untuk menarik investasi yang lebih besar dari sektor non-pemerintah. Pemerintah juga ingin pembiayaan luar negeri dan dalam negeri menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional.
(Redaksi)
