IDENESIA.CO – Israel mengaku belum mengetahui isi kesepakatan damai yang disusun Amerika Serikat dan Iran menjelang penandatanganan resmi di Swiss pada Jumat (19/6/2026).
Situasi itu muncul setelah Washington dilaporkan menolak permintaan Tel Aviv untuk mengakses draf nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati kedua negara.
Laporan tersebut pertama kali muncul di sejumlah media Israel dan kemudian dikutip TRT World, Rabu (17/6/2026). Penolakan itu menambah daftar perbedaan pandangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kebijakan di Timur Tengah.
The Jerusalem Post melaporkan bahwa pemerintah Israel telah meminta akses terhadap dokumen tersebut. Namun, pemerintah AS memilih tidak membagikan isi MoU sebelum seremoni penandatanganan berlangsung.
Koresponden diplomatik i24NEWS, Guy Azriel, turut mengonfirmasi informasi tersebut melalui unggahan di media sosial.
Menurut Azriel, langkah Washington tersebut tergolong tidak biasa karena menyangkut isu strategis yang berdampak langsung terhadap keamanan kawasan.
Netanyahu Akui Tidak Mengetahui Isi Kesepakatan
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa pemerintahnya belum mengetahui rincian kesepakatan yang sedang disiapkan Washington dan Teheran.
Dalam konferensi pers pada Senin (15/6), Netanyahu mengatakan Israel tidak terlibat dalam proses perundingan sehingga tidak memperoleh akses terhadap dokumen tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa Israel bukan pihak yang menandatangani kesepakatan. Karena itu, pemerintahnya tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti isi perjanjian yang dicapai kedua negara.
Pernyataan tersebut memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara Washington dan Tel Aviv dalam menyikapi perkembangan terbaru di Timur Tengah.
Kesepakatan AS-Iran Bahas Penghentian Konflik
Meski isi lengkap MoU masih dirahasiakan, sejumlah laporan media internasional mengungkap beberapa poin yang diduga masuk dalam kesepakatan.
TRT World melaporkan bahwa Presiden Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
Iran dan Pakistan yang berperan sebagai mediator menyebut kesepakatan itu bertujuan menghentikan konflik di berbagai front, termasuk ketegangan di Lebanon.
Kesepakatan juga disebut mencakup penghentian blokade angkatan laut AS serta pelonggaran pembatasan di Selat Hormuz.
Sebagai gantinya, Iran berkomitmen untuk tidak melanjutkan pengembangan senjata nuklir. Kedua negara juga sepakat membuka perundingan lanjutan selama 60 hari guna membahas program nuklir, deeskalasi kawasan, dan kemungkinan pencabutan sanksi ekonomi.
Hingga kini, Gedung Putih maupun pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan penolakan akses terhadap draf MoU tersebut. Namun, perkembangan itu menunjukkan bahwa proses perdamaian AS-Iran masih menyisakan dinamika politik yang sensitif di kawasan Timur Tengah.
(Redaksi)
