Internasional

Kemlu RI Mengecam Israel Terkait Penangkapan Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla

IDENESIA.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam keras tindakan militer Israel di perairan Siprus, Mediterania Timur. Militer Israel mencegat sejumlah kapal dan menangkap para aktivis yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Rombongan kapal tersebut sedang membawa bantuan untuk masyarakat di Palestina. Kemlu RI saat ini terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam kapal-kapal tersebut.

Juru Bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan langsung pernyataan resmi pemerintah pada Senin (18/5/2026). Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa pihak kementerian melayangkan protes keras atas tindakan penghentian paksa oleh militer Israel terhadap rombongan kapal GSF 2.0. Pemerintah Indonesia menilai tindakan tersebut mengganggu penyaluran bantuan internasional.

Hingga saat ini, laporan yang masuk ke Kemlu RI mencatat ada sekitar 100 kapal yang mengalami penangkapan oleh pihak Israel. Beberapa armada yang terkonfirmasi ditahan antara lain kapal Amanda, kapal Barbaros, kapal Josef, dan kapal Blue Toys.

Kondisi Delegasi WNI dan Jurnalis di Kapal Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla

Kemlu RI menerima laporan data manifes dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mengenai keberadaan WNI. Berdasarkan informasi resmi tersebut, seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa berada di dalam kapal Josef. Andi Angga Prasadewa merupakan utusan resmi dari delegasi GPCI-Rumah Zakat untuk misi ini.

Selain itu, dua jurnalis dari media Republika juga berada dalam rombongan kapal yang dicegat oleh pihak militer Israel. Kedua jurnalis tersebut bernama Bambang Noroyono dan Thoudy Badai. Mereka sedang berada di lapangan untuk melakukan peliputan langsung mengenai penyaluran bantuan ke Palestina.

Pihak kementerian mengonfirmasi bahwa situasi di perairan Mediterania Timur saat ini masih berubah dengan sangat cepat. Hubungan komunikasi dengan kapal yang membawa awak media tersebut masih mengalami kendala. Petugas kementerian terus mencoba menyambungkan saluran komunikasi guna memastikan keselamatan para jurnalis.

Pernyataan Resmi Pemimpin Redaksi Republika Mengenai Penangkapan Jurnalis

Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, memberikan pernyataan resmi terkait penahanan dua anggotanya oleh tentara Israel pada Senin (18/5). Andi Muhyiddin menjelaskan bahwa ada sembilan orang relawan dari Indonesia di dalam rombongan tersebut. Jumlah itu mencakup dua jurnalis Republika, yaitu Bambang Noroyono dan Thoudy Badai.

Menurut Andi Muhyiddin, kedua jurnalis itu sedang mengemban tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan. Andi Muhyiddin menegaskan bahwa keselamatan seluruh relawan dan jurnalis menjadi fokus utama pihak redaksi saat ini. Pihak Republika juga mengutuk keras aksi penahanan ini dan menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Desakan Pembebasan dan Langkah Antisipasi Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia menuntut pertanggungjawaban dari pihak Israel atas penahanan seluruh kapal kemanusiaan tersebut. Kemlu RI mendesak militer Israel untuk segera melepas seluruh awak kapal dan para aktivis internasional yang mereka tahan. Indonesia meminta jaminan agar bantuan logistik tetap bisa masuk ke wilayah Palestina sesuai aturan hukum humaniter internasional.

Direktorat Jenderal Perlindungan WNI telah bergerak melakukan tindakan penyelamatan sejak awal menerima laporan penangkapan. Pihak direktorat mengoordinasikan jajaran perwakilan diplomatik di sekitar wilayah konflik. Hubungan koordinasi intensif terjalin dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman.

Langkah koordinasi tersebut bertujuan untuk memetakan jalur evakuasi dan mengamankan posisi para WNI. Kemlu RI juga menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah siap memberikan fasilitas pelindungan penuh serta mempercepat proses pemulangan para relawan ke tanah air. Perlindungan terhadap seluruh warga negara di luar negeri tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam merespons kejadian ini.

(Redaksi)

 

Show More
Back to top button