IDENESIA.CO – Pemerintah memastikan posisi Indonesia sebagai pasar negara berkembang (emerging market) tetap aman meski MSCI menurunkan penilaian pada aspek arus informasi (information flow) dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis pada 18 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyesuaian penilaian tersebut tidak mengubah status Indonesia dalam kelompok emerging market. Menurutnya, MSCI masih menilai akses, ukuran, dan likuiditas pasar modal Indonesia berada pada level yang memadai.
“Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar. Pemerintah bersama OJK dan BEI terus menjalankan reformasi secara konkret untuk menjawab catatan tersebut,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Dalam laporan itu, MSCI mengubah penilaian indikator information flow Indonesia dari sebelumnya positif menjadi negatif. Meski demikian, lembaga indeks global tersebut tetap mempertahankan klasifikasi Indonesia sebagai pasar berkembang.
Pemerintah Nilai Catatan MSCI Jadi Dorongan Percepatan Reformasi
Airlangga menilai evaluasi MSCI justru menjadi pengingat penting untuk mempercepat reformasi pasar modal yang selama ini telah berjalan.
Menurutnya, pemerintah tidak melihat penyesuaian tersebut sebagai sinyal pelemahan fundamental ekonomi. Sebaliknya, catatan itu menunjukkan perlunya peningkatan transparansi pasar dan kualitas keterbukaan informasi bagi investor global.
Ia menegaskan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menjalankan berbagai langkah pembenahan untuk meningkatkan kepercayaan investor.
“Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan agenda reformasi pasar modal agar kepercayaan investor terus terjaga,” katanya.
Selain itu, MSCI juga tidak menemukan persoalan terkait pembatasan kepemilikan asing yang sebelumnya sering menjadi perhatian dalam evaluasi aksesibilitas pasar.
Delapan Langkah Reformasi Pasar Modal Terus Dipercepat
Untuk memperkuat daya saing pasar modal nasional, pemerintah bersama OJK menjalankan sejumlah agenda reformasi.
Salah satu langkah utama ialah menaikkan ketentuan free float minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen guna meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada Maret 2026 dengan masa penyesuaian bertahap.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat transparansi pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem keterbukaan kepemilikan saham.
OJK dan BEI juga telah membuka informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen secara rutin sejak Maret 2026.
Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia, memperluas instrumen pendalaman pasar, memperkuat pengawasan, meningkatkan tata kelola emiten, serta mempererat koordinasi antarlembaga.
Menurut Airlangga, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.
Stabilitas Ekonomi Jadi Modal Jaga Kepercayaan Investor
Pemerintah juga mengandalkan stabilitas makroekonomi sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor.
Airlangga menyebut inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting yang menopang daya tarik investasi di Indonesia.
Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas sektor eksternal melalui berbagai kebijakan yang terukur.
Beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juni 2026, penguatan pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan negara yang prudent, serta peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
“Kombinasi langkah ini menjadi penyangga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang kepercayaan investor di tengah dinamika global,” ujar Airlangga.
Pemerintah Minta Pelaku Pasar Tetap Tenang
Menjelang pengumuman resmi klasifikasi pasar tahunan MSCI pada 23 Juni 2026, pemerintah mengimbau pelaku pasar agar tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil review terbaru tersebut.
Airlangga memastikan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan MSCI dan komunitas investor global guna memastikan seluruh agenda reformasi berjalan konsisten.
Ia optimistis kombinasi reformasi pasar modal dan stabilitas ekonomi nasional akan memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor internasional.
“Kami mengajak pelaku pasar menyikapi hasil review ini secara proporsional. Pemerintah akan terus menjaga momentum reformasi dan memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia,” pungkasnya.
(Redaksi)
