IDENESIA.CO – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membangun kesadaran bersama dalam mengelola anggaran secara lebih bijaksana. Langkah itu dinilai penting agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi dan tantangan fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Serbaguna Arutala Bapperida Kota Samarinda, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian Sekretariat Daerah, camat, lurah, hingga jajaran BUMD.
Menurut Andi Harun, hasil rapat koordinasi akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah harus dibarengi dengan kesadaran agar seluruh aparatur mampu menghadapi dinamika pemerintahan tanpa saling menyalahkan.
“Saya berkali-kali mengatakan bahwa berpemerintahan itu langkah pertamanya adalah patuh. Tetapi kepatuhan yang tidak dilandasi kesadaran hanya akan melahirkan kemarahan, protes, dan menyalahkan pihak lain. Jauh lebih baik kita berdamai dengan keadaan, melakukan mitigasi, dan menyesuaikan diri,” ujarnya.
Andi Harun mengatakan kesadaran tersebut menjadi modal penting agar roda pemerintahan berjalan lebih disiplin sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
“Saya sekali lagi mengajak kita semua. Pertama, kita patuh. Tetapi kepatuhan itu harus disertai dengan bertumbuhnya kesadaran, supaya pemerintahan di daerah ini berjalan secara disiplin, aman, dan psikologi kita sehat,” katanya.
TPP Pegawai Tidak Boleh Terganggu
Andi Harun mengungkapkan kondisi APBD saat ini harus dikelola secara hati-hati dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian kewajiban daerah dibanding memaksakan pelaksanaan program yang berpotensi membebani anggaran.
“Saya sampaikan kepada Bu Sekda, fokus kita bagaimana kewajiban-kewajiban daerah ini bisa diselesaikan dan APBD walaupun sehatnya tidak 100 persen, paling tidak kita tidak berkoyo,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan pembayaran TPP menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program yang benar-benar sesuai kebutuhan.
“Yang mau TPP ini bertahan jangan cuma wali kota dan wakil wali kota. Seluruh perangkat daerah sampai ke bawah ayo kita sadar bersama,” tegasnya.
Andi Harun mengaku lebih memilih menunda sejumlah program daripada mengambil risiko yang berdampak pada kesejahteraan sekitar 16 ribu hingga 17 ribu pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Tidak mungkin kami memaksakan program-program tertentu sementara ada sekitar 16 ribu sampai 17 ribu pegawai yang harus kita pikirkan. Kami lebih memilih mengerem program daripada mengorbankan mereka,” katanya.
Program RKPD Harus Menjawab Masalah Masyarakat
Dalam arahannya, Andi Harun juga mengingatkan bahwa seluruh pembiayaan pemerintahan bersumber dari masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, setiap ASN dituntut memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga.
“Kehidupan rumah tangga Pemerintah Kota, termasuk DPRD, ditunjang daripada redistribusi dari rakyat berupa PAD. Kalau sampai kita tidak bekerja maksimal kepada rakyat, maka betapa kita berkhianatnya. Beras yang kita makan, teh dan kopi yang kita minum, bahkan ongkos anak yang kita bayar untuk pendidikannya, semuanya berasal dari warga Kota Samarinda,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah tidak lagi menggunakan pola lama dalam menyusun program kerja.
“Jangan copy-paste. Pertanyaannya sederhana, masalah apa yang mau diselesaikan? Kalau program itu dianggarkan, harus jelas manfaatnya. Harus jelas persoalan apa yang diselesaikan,” tegasnya.
Andi Harun menutup arahannya dengan meminta setiap perangkat daerah mengevaluasi kembali usulan kegiatan dalam RKPD 2027 agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan TPP ASN di Kota Samarinda.
(Redaksi)
