IDENESIA.CO – Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah musim paceklik. Pemerintah menambah alokasi 1 juta ton beras untuk mendukung penyaluran bantuan pada Oktober, November, dan Desember.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden telah menyetujui kelanjutan program tersebut. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan beras pada periode Juli-September 2026.
“Jadi Bapak Ibu yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya. Oktober, November, Desember. Sudah disetujui Presiden, ini kita tambah,” kata Zulkifli.
Zulkifli menyampaikan informasi tersebut ketika meninjau penyaluran bantuan pangan yang dilakukan Perum Bulog di Balai Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026). Pemerintah menjadikan percepatan bantuan sebagai salah satu langkah untuk merespons keluhan masyarakat terkait harga beras.
Bantuan Pangan Menjadi Bagian Strategi Harga Pangan
Pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan pangan untuk menghadapi potensi kenaikan harga selama musim paceklik. Pemerintah menjalankan empat strategi yang saling melengkapi untuk menjaga pasokan sekaligus membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.
Strategi pertama mencakup percepatan penyaluran bantuan pangan. Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah menerima laporan mengenai kenaikan harga beras dan kesulitan sebagian masyarakat membeli kebutuhan pokok.
“Kebijakan ini sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat. Ada laporan harga beras naik, ada yang sulit beli beras, tidak bisa beli beras, dan seterusnya. Kita sebut ini gerak cepat bantu rakyat,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).
Strategi kedua mencakup penggelontoran 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar. Pemerintah menyiapkan pasokan tersebut untuk memperkuat ketersediaan beras dan membantu menjaga harga di tingkat konsumen.
Pemerintah juga menyiapkan 150 ribu ton SPHP jagung bagi kebutuhan peternak dan pelaku UMKM. Kebijakan ini memperluas intervensi pemerintah terhadap komoditas pangan yang berkaitan dengan kebutuhan produksi masyarakat.
Pemerintah Siapkan Pasokan untuk Industri
Langkah berikutnya menyasar kebutuhan industri. Pemerintah akan melelang 380 ribu ton beras sebagai bahan baku industri tepung beras dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram.
Kebijakan tersebut melengkapi tiga strategi lainnya. Pemerintah berupaya mengatur distribusi pasokan agar kebutuhan rumah tangga, peternak, pelaku UMKM, dan industri tetap mendapatkan dukungan.
Pemerintah juga memastikan empat strategi tersebut tidak berhenti pada September. Kelanjutan bantuan pangan hingga Desember menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan pada periode akhir tahun.
Penyaluran Bantuan Beras Capai 49,86 Persen
Di Desa Gogorante, pemerintah menyerahkan 12.000 kilogram beras kepada 400 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap penerima memperoleh jatah 10 kilogram beras per bulan untuk periode Juli hingga September 2026.
Pemerintah merapel tiga bulan bantuan tersebut sehingga setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras sekaligus. Penyaluran itu menjadi bagian dari program bantuan pangan nasional.
Data Perum Bulog per 10 September 2026 mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan nasional mencapai 49,86 persen. Program tersebut memiliki alokasi 1 juta ton beras untuk 33,2 juta penerima manfaat.
Pemerintah berharap percepatan distribusi bantuan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan beras selama musim paceklik. Pada saat yang sama, tambahan pasokan melalui beras SPHP, jagung, dan pelelangan beras diharapkan menjaga keseimbangan pasokan pangan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan stabilitas harga pangan tetap terjaga hingga akhir 2026. Kelanjutan bantuan beras juga memberi tambahan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah potensi tekanan harga pangan.
(Redaksi)