IDENESIA.CO – Rencana kuliah gratis di PTN kini masuk tahap penghitungan anggaran. Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menyusun kajian yang lebih rinci sebelum program tersebut berjalan.
Prabowo membentuk tim khusus untuk menghitung kebutuhan pembiayaan program tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan memimpin tim itu.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan pembentukan tim tersebut setelah rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tim akan melibatkan sejumlah kementerian. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan akan ikut dalam pembahasan. Pemerintah juga membuka ruang bagi kementerian lain untuk terlibat sesuai kebutuhan.
Kuliah Gratis di PTN Perlu Perhitungan Menyeluruh
Pemerintah tidak hanya menghitung biaya pendidikan mahasiswa. Tim khusus juga akan memetakan sumber pendapatan yang selama ini menopang operasional perguruan tinggi negeri.
Brian menjelaskan pemerintah sudah memiliki sejumlah perhitungan awal. Data tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.
“Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian.
Selain itu, pemerintah akan melihat pola pembiayaan antarprogram di perguruan tinggi negeri. Brian menyebut pendapatan dari program pascasarjana pada sejumlah PTN dapat membantu membiayai program sarjana.
Perhitungan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan skema kuliah gratis di PTN. Pemerintah perlu mengetahui jumlah dana yang harus tersedia jika mahasiswa tidak lagi membayar biaya kuliah.
Pemerintah Sesuaikan Program dengan Kemampuan APBN
Setelah menghitung berbagai sumber pendapatan, pemerintah akan membahas sejumlah pilihan pembiayaan. Tim khusus akan menyesuaikan kebutuhan dana dengan ruang fiskal yang tersedia dalam APBN.
Brian mengatakan pemerintah harus mencari skema yang rasional. Pemerintah juga perlu menyusun tahapan pelaksanaan agar program tidak berjalan tanpa perencanaan anggaran yang matang.
“Angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” ujar Brian.
Pembahasan anggaran akan melibatkan Menteri Keuangan. Kementerian tersebut memiliki peran dalam menghitung kapasitas fiskal negara dan ruang anggaran yang dapat pemerintah gunakan.
Pemerintah kemudian akan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan APBN. Proses ini akan membantu tim menentukan pilihan skema yang dapat pemerintah jalankan.
Prabowo Minta Kajian Segera Diselesaikan
Presiden Prabowo berharap program kuliah gratis di PTN dapat berjalan secepat mungkin. Namun, pemerintah tetap membutuhkan tahapan penghitungan sebelum menetapkan mekanisme pelaksanaannya.
Brian memperkirakan tim khusus membutuhkan waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan untuk menyelesaikan kajian awal. Setelah itu, Pratikno akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden.
“Harapannya dalam waktu barangkali 2 minggu sampai 1 bulan begitu ya Pak Menko, akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ujar Brian.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pembahasan berikutnya. Pemerintah akan menentukan langkah dan tahapan program setelah memperoleh gambaran kebutuhan anggaran secara lebih lengkap.
Brian menegaskan pemerintah tidak akan langsung menerapkan program tanpa melalui proses tersebut. Pemerintah akan lebih dulu menyusun perhitungan dan mempertimbangkan kondisi fiskal.
Pembentukan tim khusus menunjukkan pemerintah sedang mempersiapkan aspek anggaran untuk rencana kuliah gratis di PTN. Tahap berikutnya bergantung pada hasil kajian dan keputusan Presiden setelah menerima laporan dari tim yang dipimpin Pratikno.
(Redaksi)
