IDENESIA.CO – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendorong perluasan penindakan terhadap peredaran narkoba dengan meminta seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) memetakan kawasan rawan narkotika. Instruksi ini juga mengarahkan jajaran kepolisian untuk mengidentifikasi bandar yang masih menjalankan aktivitas peredaran di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat pemberantasan narkoba di berbagai daerah. Kepolisian tidak hanya menyasar lokasi yang terindikasi menjadi pusat peredaran, tetapi juga berupaya mengenali pelaku yang mengendalikan aktivitas tersebut.
Suyudi meminta seluruh Kapolda melakukan pemetaan terhadap kampung-kampung yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba.
“Saya telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya,” kata Suyudi.
Kapolri juga meminta setiap Polda mengidentifikasi bandar yang masih menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Menurutnya, informasi mengenai lokasi dan pelaku dapat membantu kepolisian menentukan sasaran penindakan di lapangan.
Kapolri Minta Kapolda Petakan Kawasan Rawan Narkoba
Pemetaan kawasan menjadi salah satu langkah yang ditempuh Polri untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika. Melalui instruksi tersebut, setiap Kapolda perlu mengenali wilayah yang terindikasi menjadi pusat aktivitas ilegal itu.
Suyudi menyebut Kampung Ambon dan Kampung Bahari di Jakarta sebagai contoh kawasan yang menjadi sasaran penindakan polisi. Ia mengatakan jajaran kepolisian mulai melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi sesuai wilayah tugas masing-masing.
“Jadi sudah mulai para Kapolda melakukan penindakan di kampung-kampung yang ada di wilayahnya masing-masing. Termasuk Kampung Ambon, Kampung Bahari,” ujarnya.
Selain menyasar lokasi, polisi juga berupaya mengidentifikasi bandar yang mengendalikan peredaran narkotika. Langkah ini memungkinkan petugas menindaklanjuti informasi mengenai jaringan peredaran berdasarkan hasil penyelidikan.
Namun, penetapan seseorang sebagai pelaku tetap memerlukan proses hukum dan bukti yang memadai. Karena itu, kepolisian perlu menjalankan setiap tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Operasi Narkoba Menyasar Sejumlah Wilayah Indonesia
Polri sebelumnya telah menggencarkan operasi pemberantasan narkoba di sejumlah daerah. Wilayah yang menjadi sasaran operasi mencakup Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, serta beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan.
Suyudi menilai pemberantasan narkotika membutuhkan tindakan yang masif dan berkelanjutan. Ia meminta jajarannya meningkatkan upaya penindakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” kata Suyudi, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut mempertegas arahan Kapolri agar jajaran kepolisian meningkatkan penindakan di berbagai daerah. Selain menggerebek lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran, polisi juga berupaya melacak bandar yang masih beroperasi.
Pemetaan wilayah dan identifikasi pelaku menjadi dua aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan operasi. Kepolisian membutuhkan informasi yang akurat agar petugas dapat menentukan prioritas penanganan sesuai kondisi setiap daerah.
Operasi Gabungan Narkoba Tangkap 232 Orang
Dalam rangkaian pemberantasan narkoba, aparat menggelar operasi gabungan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah. Petugas menjalankan operasi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.
Operasi tersebut menghasilkan penangkapan terhadap 232 orang yang terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Angka itu menjadi jumlah penangkapan yang dilaporkan dalam rangkaian kegiatan penindakan tersebut.
Keterlibatan beberapa instansi mendukung pelaksanaan operasi di berbagai daerah. Meski demikian, informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci jenis narkotika yang disita, pembagian peran setiap instansi, maupun status hukum seluruh orang yang ditangkap.
Penangkapan juga tidak otomatis membuktikan kesalahan seseorang. Aparat penegak hukum tetap harus memproses setiap perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan alat bukti.
Pemetaan dan Penindakan Menjadi Fokus Polri
Instruksi Kapolri menempatkan pemetaan kawasan dan identifikasi bandar sebagai bagian penting dari pemberantasan narkoba. Melalui langkah tersebut, kepolisian berupaya mengenali lokasi peredaran sekaligus menelusuri pihak yang menjalankan aktivitas ilegal.
Selanjutnya, setiap Polda perlu menindaklanjuti hasil pemetaan melalui penyelidikan dan penegakan hukum. Ketepatan informasi menjadi faktor penting agar operasi menyasar pihak yang terlibat tanpa mengganggu hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Polri juga perlu memastikan bahwa setiap tindakan berjalan sesuai prosedur dan menghormati hak warga. Pendekatan tersebut penting, terutama ketika petugas menjalankan operasi di kawasan permukiman.
Suyudi meminta seluruh Kapolda menjalankan instruksi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Sementara itu, operasi gabungan yang telah berlangsung mencakup sejumlah provinsi dan menghasilkan penangkapan terhadap 232 orang.
Ke depan, hasil pemetaan, penyelidikan, dan penindakan akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba di berbagai daerah.
(Redaksi)
