Fatwa tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan sejumlah risiko yang ditimbulkan vape, mulai dari ancaman terhadap kesehatan, dampak lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan sebagai media konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus upaya mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
Menurut Niam, persoalan vape tidak bisa hanya dilihat dari kebiasaan individu dalam mengonsumsi produk tersebut. Ada risiko lebih luas yang perlu menjadi perhatian, termasuk kemungkinan perangkat dimanfaatkan untuk mengonsumsi zat-zat terlarang.
“Penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena mengandung unsur yang membahayakan kesehatan, berdampak buruk terhadap lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam.
Fatwa tersebut ditandatangani Niam bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
MUI Perluas Larangan hingga Rantai Bisnis Vape
Salah satu poin penting dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah cakupan larangannya. MUI tidak hanya menyasar masyarakat yang menggunakan vape, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produk tersebut.
Terdapat tiga ketentuan hukum yang ditegaskan dalam fatwa itu. Pertama, penggunaan rokok elektrik dinyatakan haram karena faktor bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi penyalahgunaan zat terlarang.
Kedua, pemanfaatan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya juga ditetapkan sebagai perbuatan haram.
Ketiga, kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram. Dengan demikian, ketetapan MUI mencakup aktivitas dari sisi konsumsi hingga kegiatan usaha yang berkaitan dengan peredaran vape.
Niam menjelaskan bahwa pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar di tengah masyarakat.
“Persoalan rokok elektrik bukan semata-mata berkaitan dengan kebiasaan merokok. Ada risiko kesehatan dan kemungkinan penyalahgunaan yang harus dicegah sejak awal,” jelasnya.
Nikotin dan Risiko Ketergantungan Jadi Sorotan
Dalam fatwa tersebut, MUI turut memberikan penjelasan mengenai karakteristik rokok elektrik. Perangkat ini menggunakan baterai atau sumber daya lain untuk memanaskan cairan yang umumnya mengandung nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol yang dihirup penggunanya.
MUI memberikan perhatian khusus terhadap nikotin karena senyawa tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf dan bersifat adiktif.
Artinya, penggunaan produk yang mengandung nikotin berpotensi menimbulkan ketergantungan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik.
Selain itu, MUI mempertimbangkan prinsip sadd al-dzariah, yaitu pendekatan hukum Islam yang menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan terlarang.
Melalui prinsip tersebut, pencegahan tidak hanya dilakukan ketika penyalahgunaan sudah terjadi, tetapi juga dengan membatasi sarana yang berpotensi digunakan untuk aktivitas yang dilarang.
Pemerintah Diminta Susun Regulasi Pelarangan Vape
Tidak berhenti pada penetapan hukum keagamaan, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta ketentuan sanksinya.
MUI juga mendorong Kementerian Kesehatan mengambil langkah kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, BPOM diminta memperkuat pengawasan terhadap produk rokok elektrik. Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum juga dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan perangkat tersebut.
Di sektor industri, Kementerian Perindustrian didorong mengevaluasi perizinan usaha vape. Adapun Kementerian Keuangan diminta mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan dalam mengevaluasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan produk rokok elektrik.
MUI juga mengarahkan perhatian kepada organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga. Seluruh elemen tersebut diharapkan meningkatkan edukasi mengenai risiko vape, terutama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan nikotin.
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap kesadaran masyarakat terhadap dampak rokok elektrik semakin meningkat. MUI juga mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran vape demi melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan zat terlarang.
(Redaksi)
