Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah China belum mengendurkan ambisinya terhadap Taiwan. Namun, perbedaan mendasar mengenai kedaulatan, sistem pemerintahan, dan masa depan politik kedua wilayah masih menjadi penghalang bagi terwujudnya reunifikasi.
Xi menyampaikan sikap itu dalam pidato peringatan 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menempatkan penyatuan Taiwan sebagai bagian dari tanggung jawab historis Partai Komunis China.
“Arus sejarah tidak dapat dihentikan,” kata Xi dalam pidatonya.
Ia kemudian menegaskan bahwa penyatuan Taiwan dengan daratan China bukan sekadar harapan politik, melainkan sasaran yang menurutnya pasti akan terwujud.
“Reunifikasi tanah air sepenuhnya harus diwujudkan, dan hal itu pasti akan terwujud,” tegasnya.
Reunifikasi Taiwan Tetap Menjadi Agenda Strategis Beijing
Bagi pemerintahan Xi, persoalan Taiwan memiliki kedudukan penting dalam visi nasional China. Beijing memandang pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya yang harus kembali berada di bawah pemerintahan China.
Karena itu, Partai Komunis China terus mempertahankan prinsip satu China sebagai dasar penyelesaian hubungan lintas Selat Taiwan.
Xi juga menyatakan kesediaan pemerintahannya membuka komunikasi dengan Taipei. Meski demikian, Beijing menetapkan pengakuan terhadap prinsip satu China sebagai landasan setiap pembicaraan mengenai masa depan kedua pihak.
“China bersedia membangun komunikasi dengan Taiwan untuk membicarakan masa depan hubungan kedua pihak. Namun, setiap dialog harus berpegang pada prinsip bahwa hanya ada satu China,” ujar Xi.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa ruang dialog yang ditawarkan Beijing tetap memiliki persyaratan politik. Dengan demikian, perundingan mengenai status Taiwan berpotensi menghadapi kesulitan selama kedua pihak belum menemukan titik temu mengenai kedaulatan.
Tawaran Satu Negara Dua Sistem Belum Diterima Taiwan
Selain membuka peluang dialog, Xi kembali menawarkan konsep satu negara, dua sistem sebagai mekanisme penyatuan Taiwan dengan daratan China.
Melalui pendekatan tersebut, Beijing menawarkan bentuk otonomi bagi Taiwan apabila bersedia bergabung. Pemerintah China juga menyatakan bahwa reunifikasi secara damai tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan persoalan lintas selat.
“Kami tetap mengedepankan penyatuan secara damai melalui konsep satu negara, dua sistem sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan Taiwan,” terang Xi.
Namun, tawaran itu menghadapi penolakan kuat di Taiwan. Tidak satu pun partai politik besar di pulau tersebut mendukung skema yang ditawarkan Beijing.
Pemerintahan Taiwan juga mempertahankan sistem demokrasi yang berjalan secara mandiri. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara konsep politik China dan aspirasi politik masyarakat Taiwan.
Penolakan itu menjadi salah satu hambatan utama bagi Beijing untuk merealisasikan agenda reunifikasi. Sebab, pendekatan yang ditawarkan China belum mendapatkan penerimaan dari kekuatan politik utama di Taiwan.
Xi Minta Masyarakat Taiwan Menolak Separatisme
Dalam pidatonya, Xi turut menyerukan persatuan masyarakat China, termasuk warga Taiwan. Ia meminta masyarakat kedua wilayah menentang kelompok yang dianggap Beijing sebagai gerakan separatis pendukung kemerdekaan Taiwan.
“Seluruh rakyat China, termasuk saudara-saudara kita di Taiwan, perlu bersatu menolak gerakan separatis dan bersama-sama mendorong hubungan lintas selat yang damai,” serunya.
Menurut Xi, persatuan masyarakat merupakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan penyatuan nasional. Beijing juga menginginkan hubungan lintas selat berlangsung damai dengan tetap berpegang pada prinsip satu China.
Akan tetapi, seruan tersebut belum menghilangkan perbedaan kepentingan politik antara Beijing dan Taipei. Taiwan tetap mempertahankan pemerintahan demokratisnya, sementara China terus mendorong penyatuan berdasarkan kerangka politik yang ditetapkan pemerintahannya.
Masa Depan Hubungan China dan Taiwan Masih Rumit
Pernyataan terbaru Xi kembali mempertegas posisi Beijing dalam persoalan Taiwan. Pemerintah China tetap mengutamakan pendekatan damai, tetapi tidak mengubah tuntutan politiknya mengenai penyatuan kedua wilayah.
Hingga informasi ini disusun, pemerintah Taiwan belum memberikan tanggapan resmi terhadap pidato Xi tersebut.
Perbedaan pandangan mengenai kedaulatan menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Beijing menganggap reunifikasi sebagai bagian dari kepentingan nasional, sedangkan Taipei menolak klaim kedaulatan China dan mempertahankan sistem pemerintahannya sendiri.
Dengan kondisi tersebut, realisasi reunifikasi Taiwan tidak hanya bergantung pada kemauan politik Beijing. Penerimaan masyarakat Taiwan, sikap pemerintahan Taipei, serta kesepakatan mengenai masa depan hubungan lintas selat juga menjadi faktor penting.
Untuk saat ini, penegasan Xi menunjukkan bahwa reunifikasi tetap menjadi prioritas China. Namun, jalan menuju penyatuan masih menghadapi tantangan politik dan diplomatik yang kompleks.
(Redaksi)
