IDENESIA.CO – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemerintah Kota Samarinda akan tetap mempertahankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun meski ruang fiskal daerah diperkirakan semakin terbatas dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut Andi Harun, kondisi ekonomi global yang belum stabil serta kebijakan fiskal nasional yang semakin ketat menuntut pemerintah daerah bekerja lebih keras untuk menjaga kemandirian keuangan daerah.
Pandangan tersebut ia sampaikan melalui tulisan reflektif yang dibagikannya pada Minggu (7/6/2026) setelah berdiskusi dengan putrinya mengenai perkembangan pasar keuangan, investasi, dan dampaknya terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Samarinda Hadapi Tantangan Fiskal Baru
Andi Harun menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa dampak hingga ke tingkat daerah.
Kondisi itu memicu kenaikan biaya logistik, harga barang, dan material pembangunan. Dampaknya, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menjalankan program pembangunan.
“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” tulis Andi Harun.
Ia menilai tantangan tersebut akan semakin terasa karena transfer pemerintah pusat ke daerah diperkirakan tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera beradaptasi dengan kondisi baru tersebut agar pembangunan tetap berjalan.
APBD Samarinda Diproyeksi Menyusut
Andi Harun mengungkapkan APBD Kota Samarinda mengalami perubahan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2025, APBD Samarinda berada di kisaran Rp5,8 triliun. Namun pada 2026 nilainya turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun. Pemerintah kemudian memproyeksikan APBD 2027 berada di angka sekitar Rp3,3 triliun.
Ia menilai penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan besar dalam lanskap fiskal daerah.
“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujarnya.
APBD Cerdas Jadi Solusi Pengelolaan Anggaran
Menghadapi kondisi tersebut, Andi Harun memperkenalkan konsep APBD Cerdas sebagai strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada besarnya APBD. Pemerintah harus memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, pemerintah merencanakan alokasi 30 persen untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan subsidi masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan 20 persen anggaran untuk pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk pengendalian banjir, drainase, jalan, dan konektivitas logistik.
Sebanyak 10 persen anggaran akan mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan 30 persen untuk operasional pemerintahan dengan pendekatan efisiensi dan reformasi birokrasi.
Pemerintah juga menyiapkan lima persen anggaran sebagai dana cadangan dan mitigasi risiko serta lima persen lainnya untuk inovasi dan transformasi digital.
Target PAD Rp1,2 Triliun Harus Dipertahankan
Di tengah penyesuaian anggaran, Andi Harun menegaskan bahwa PAD tetap menjadi tumpuan penting bagi kemandirian fiskal Samarinda.
Ia memperkirakan sekitar 60 persen APBD masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Sementara itu, PAD ditargetkan menyumbang sekitar 36 persen atau mencapai Rp1,2 triliun.
Menurutnya, mempertahankan target tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah.
“Dalam situasi ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya,” katanya.
Andi Harun Ajak Masyarakat Pahami Prioritas Pembangunan
Andi Harun juga mengajak masyarakat memahami bahwa tidak semua kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi dalam waktu bersamaan ketika kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal bukan berarti pemerintah gagal menjalankan tugasnya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dalam era fiskal yang terbatas, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Namun keterbatasan bukan berarti kegagalan,” ujarnya.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda tetap menghadapi tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Karena itu, Andi Harun menilai transformasi pengelolaan anggaran harus segera dilakukan.
“Masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya,” tutupnya.
(Redaksi)
