Advertisement Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia
Advertisement Idenesia
Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia

Anggota DPRD Samarinda Berharap Agar Impelementasi Perda Perlindungan Anak di Jalankan

Redaksi Idenesia
Redaksi Idenesia
28 September 2022 • 2 menit baca • 1,152 pembaca
Anggota DPRD Samarinda Berharap Agar Impelementasi Perda Perlindungan Anak di Jalankan
Dokumentasi liputan pemberitaan seputar Anggota DPRD Samarinda Berharap Agar Impelementasi Perda Perlindungan Anak di Jalankan. (Foto: Dok. Idenesia)
Intisari Ide Berita

Poin Kunci & Ringkasan Berita

  • Di simpang 4 terpasang baliho ‘siapa yang memberi dapat sanksi,’ tapi kan tidak ada realisasinya, mungkin tidak jalan sampai sekarang,” tegasnya.
Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif

IDENESIA.CO, SAMARINDA – Sebagaimana diketahui, rancangan Perda Perlindungan Anak ini merupakan revisi dari Perda Nomor 10 Tahun 2013.

Perubahan Perda Perlindungan Anak ini akan segera direalisasikan.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / In-Article Responsif

Kini Raperda tersebut telah melalui pembahasan dengan stakeholder terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perubahan Perda Perlindungan Anak segera direalisasikan.

Penyusunan naskah perubahan itu dilakukan Komisi IV DPRD Samarinda dengan waktu 38 hari.

Kini status Raperda itu telah selesai masa pembahasan sejak bulan lalu (28/8/2022) dan sudah diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Harapannya setelah Perda itu disahkan dan dijalankan, kemudian nanti terealisasikan dengan baik,” kata Joko Wiranto, Selasa (27/9/2022) kemarin.

Fakta yang dilapangan banyak peraturan yang masih dilanggar dan tidak bisa direalisasikan dengan baik, seperti penertiban pengamen, anak jalanan, gelandangan, dan penertiban lainnya. 

Lanjutnya, Joko mengaskan agar perda tersebut dijalan agar dampaknya dapat dirasakan. 

“Walaupun sudah sah kalau tidak dijalankan percuma, tidak ada dampaknya. Di simpang 4 terpasang baliho ‘siapa yang memberi dapat sanksi,’ tapi kan tidak ada realisasinya, mungkin tidak jalan sampai sekarang,” tegasnya. (Advertorial)

Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif
Bagikan artikel ini kepada rekan Anda:
Barometer Opini

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Gagasan / Berita Ini?

Suarakan perspektif publik Anda untuk mengawal berita dan kemajuan daerah.

0 Total Reaksi
Redaksi Idenesia
PENULIS / REDAKSI

Redaksi Idenesia

Jurnalis dan kontributor redaksi Idenesia yang berfokus pada liputan aktual, terpercaya, dan berimbang untuk kemajuan Indonesia.

Lihat Semua Berita dari Penulis
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified