IDENESIA.CO – Bank Dunia menilai manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih belum banyak dirasakan masyarakat miskin. Sebaliknya, kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi justru memperoleh porsi manfaat yang jauh lebih besar.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mengungkapkan 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari setengah total manfaat subsidi BBM. Kondisi tersebut menunjukkan distribusi subsidi energi masih belum berjalan sesuai sasaran.
Bank Dunia menjelaskan rumah tangga berpendapatan tinggi mengonsumsi lebih banyak BBM karena memiliki kendaraan lebih banyak. Tingginya konsumsi energi membuat kelompok ini menerima manfaat subsidi dalam jumlah lebih besar.
Temuan tersebut mendorong Bank Dunia untuk kembali mengingatkan pentingnya reformasi subsidi energi. Lembaga itu menilai pemerintah perlu mengalihkan anggaran ke program yang lebih tepat sasaran.
Kelompok Kaya Dominasi Manfaat Subsidi Energi
Analisis Bank Dunia yang mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerimaan subsidi.
Rumah tangga pada kelompok desil tertinggi menerima manfaat terbesar dari subsidi bensin, solar, dan LPG. Sementara itu, rumah tangga pada kelompok pendapatan terbawah hanya menikmati sebagian kecil dari total subsidi yang tersedia.
Secara per kapita, kelompok pendapatan tertinggi memperoleh manfaat subsidi lebih dari Rp2,5 juta. Angka tersebut jauh melampaui manfaat yang diterima kelompok termiskin, yakni sekitar Rp50 ribu per kapita.
Bank Dunia menilai pola tersebut menunjukkan bahwa subsidi energi saat ini lebih banyak mengikuti tingkat konsumsi energi daripada kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Akibatnya, sistem ini menyerap sumber daya fiskal yang langka sambil memberikan dukungan terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan,” tulis Bank Dunia.
Reformasi Subsidi BBM Bisa Perkuat Fiskal
Bank Dunia menilai reformasi subsidi BBM dapat membantu memperkuat kondisi fiskal Indonesia. Menurut lembaga itu, pemerintah memiliki peluang untuk mengurangi beban subsidi sekaligus meningkatkan efektivitas belanja negara.
“Krisis minyak sekaligus membebani anggaran, mengikis cadangan fiskal sehingga membuka peluang untuk mereformasi subsidi bahan bakar,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Salah satu usulan yang diajukan adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi secara bertahap. Pemerintah juga perlu menyampaikan rencana tersebut secara terbuka kepada masyarakat sejak awal.
Langkah tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar. Selain itu, pemerintah dapat menghemat anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi energi.
Dana Penghematan Diarahkan untuk Masyarakat Rentan
Bank Dunia juga mendorong pemerintah menyalurkan sebagian dana hasil penghematan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin melalui bantuan tunai.
Skema tersebut dapat menjangkau 40 persen rumah tangga termiskin. Dengan cara itu, pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak penyesuaian harga energi.
“Dengan biaya fiskal yang moderat sebesar sekitar 10 persen dari penghematan subsidi untuk transfer selama 1 bulan,” tulis Bank Dunia.
Selain bantuan sosial, pemerintah dapat menggunakan dana penghematan untuk investasi publik dan program perlindungan sosial lainnya. Bank Dunia memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua tahun pertama.
Nilai penghematan itu bahkan berpotensi meningkat menjadi 2,1 persen dari PDB setelah pemerintah menyelesaikan penyesuaian harga secara penuh.
Bank Dunia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi bergantung pada komunikasi publik yang baik, data penerima bantuan yang akurat, serta transparansi penggunaan dana hasil penghematan. Langkah tersebut penting untuk menjaga dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan reformasi subsidi BBM.
(Redaksi)
